RI Kecam Keras Kekerasan Israel di Al-Aqsa dan Tepi Barat, Ajak Dunia Bersatu Dukung Palestina

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan segala bentuk kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan maupun dinormalisasi. Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina sesuai hukum internasional.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan sikap tersebut telah disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, pada 5 Agustus 2026.

"Pada pertemuan tersebut, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan kecaman keras atas kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, di Masjid Al-Aqsa, dan juga di Tepi Barat yang tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi," ujar Nabyl dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Israel Disebut Akan Mundur dari Gaza Setelah Pelucutan Senjata Terverifikasi, Ini Syaratnya

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem serta perjuangan kemerdekaan Palestina berdasarkan hukum internasional.

Nabyl menegaskan perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya menjadi kepentingan kelompok atau umat agama tertentu. Karena itu, Indonesia mendorong negara-negara lain untuk membangun koalisi yang lebih luas dalam mendukung Palestina.

"Dan hal lain yang disampaikan juga adalah mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina ini bukan hanya milik umat agama tertentu dan mengajak seluruh negara yang hadir untuk membangun suatu koalisi yang besar untuk mendukung Palestina," jelasnya.

Menurut Nabyl, Presiden Prabowo Subianto menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Dalam pertemuan tingkat menteri tersebut, Wamenlu Arrmanatha juga mengusulkan lima langkah konkret untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina.

Lima langkah itu mencakup pembangunan strategi berdasarkan persatuan, penegakan hukum internasional dan pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional, serta memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina.

Selanjutnya, Indonesia mendorong penguatan upaya perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa serta mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan Palestina, dan keberlanjutan dukungan terhadap UNRWA.

Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pernyataan bersama atau joint statement yang menggarisbawahi sejumlah langkah tersebut, termasuk penguatan institusi Palestina di Yerusalem.

Indonesia juga menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem. Menurut Kemlu, langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

"Dan menolak tindakan-tindakan unilateral berupa pemindahan misi-misi diplomatik ke Yerusalem dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional," tutur Nabyl.

Nabyl mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tersebut menjadi bentuk penegasan komitmen nasional untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

"Pertemuan ini memperkuat respons terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk terkait dengan status quo Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa," ucap Nabyl.* (k/dh)

Israel Disebut Akan Mundur dari Gaza Setelah Pelucutan Senjata Terverifikasi, Ini Syaratnya

Pemuda di Asahan Dituduh Maling hingga Tewas Dianiaya, Polisi Tangkap Satu Terduga Pelaku

Anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor Jadi Tersangka, NasDem Buka Suara soal Nasib Kadernya

Polrestabes Medan Ungkap Alasan Autopsi Jenazah Eks Istri Polisi Dilakukan Tanpa Izin Keluarga

Dokter Forensik Bantah Dugaan Penganiayaan pada Eks Istri Polisi di Medan, Hasil Forensik Tak Temukan Tanda Kekerasan

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Bocah 6 Tahun di Tapsel, Diduga Masih Kerabat Korban