DLH Medan Pastikan 3 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Beroperasi 24 Jam, Warga Bisa Cek Online
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan memastikan tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) beroperasi selama 24 jam untu
NASIONAL
BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan berpikir kritis, meningkatkan literasi digital, dan menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoaks.
Pesan tersebut disampaikan Ruddi saat mengisi Kuliah Umum Gelora Kebangsaan X yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) di Auditorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP USK), Banda Aceh, Kamis, 15 Oktober 2026.Baca Juga:
Kuliah umum itu mengangkat tema "Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks".
Dalam kesempatan tersebut, Ruddi juga memperkenalkan salam dan tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni "Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat."
Menurut Ruddi, algoritma media sosial bukan sekadar sistem teknologi yang mengatur informasi yang muncul di layar pengguna.
Algoritma juga dapat memengaruhi cara seseorang memahami persoalan, menerima sudut pandang, dan menentukan isu yang dianggap penting.
Karena itu, ia menilai tantangan demokrasi di era digital bukanlah menolak perkembangan teknologi, melainkan memastikan masyarakat tetap menggunakan nalar kritis saat menerima informasi.
"Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan," ujar Abituren Akabri 1996 itu.
Ruddi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat berlangsung cepat di media sosial.
Menurut dia, penyebaran hoaks tidak hanya dipengaruhi perkembangan teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya.
Ia mengatakan, informasi yang sesuai dengan keyakinan seseorang atau disajikan menggunakan judul provokatif cenderung lebih mudah memancing reaksi.
Jika informasi tersebut langsung dibagikan, pengguna media sosial justru ikut memperluas penyebarannya.
"Informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau dikemas dengan judul provokatif sering kali lebih mudah memancing reaksi. Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar," tegasnya.
Ruddi menjelaskan, algoritma juga dapat membuat pengguna terus menerima informasi dan opini serupa.
Akibatnya, seseorang berisiko hanya melihat satu sudut pandang dan semakin jarang menemukan informasi pembanding.
Untuk menghindari kondisi tersebut, ia mengajak masyarakat membiasakan diri berhenti sejenak sebelum bereaksi, memeriksa sumber informasi, dan membandingkan informasi dengan sumber lain yang tepercaya.
Ia turut menyinggung konsep VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) untuk menggambarkan perubahan dunia yang cepat, tidak pasti, dan semakin kompleks.
Menurut Ruddi, situasi tersebut menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir jernih, beradaptasi dengan perubahan, serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.
"Di tengah perubahan yang serba cepat dan kompleks, kita membutuhkan jeda untuk berpikir, nalar kritis untuk menilai informasi, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan. Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ruddi menegaskan bahwa upaya menjaga ruang digital tetap aman dan mendukung demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengatakan Polri hadir bersama masyarakat melalui edukasi, respons terhadap berbagai persoalan, serta penegakan hukum secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia secara khusus menyoroti peran mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik, mahasiswa dinilai memiliki peluang besar untuk membangun kebiasaan berpikir kritis dan mengajarkan masyarakat agar lebih cermat menerima informasi.
"Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh di kampus harus bisa dibawa ke ruang kelas, keluarga, dan masyarakat agar semakin banyak orang yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi," ungkapnya.
Ruddi berharap mahasiswa dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga etika komunikasi, serta tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk memecah persatuan.
"Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir. Gunakan teknologi dengan nalar kritis, etika, dan semangat kebangsaan," demikian, tutup Kapolda Aceh.
Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan FKIP, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Ia mengaku bangga karena Ruddi telah hadir mengisi kuliah umum di FKIP PPKn meski baru sekitar empat bulan bertugas sebagai Kapolda Aceh.
Menurut Amiruddin, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian terhadap mahasiswa dan dunia pendidikan.
Amiruddin juga menyatakan FKIP USK siap bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga ketenteraman serta mendukung berbagai upaya melalui sinergi antarlembaga.
"Terlebih, sejumlah jurusan di FKIP memiliki keterkaitan dengan tugas Polri, khususnya Polda Aceh, sehingga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas," demikian, kata Dr. Amiruddin.* (ad)
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan memastikan tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) beroperasi selama 24 jam untu
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan seluruh camat dan lurah di Kota Medan merawat fasilitas kantor pelayanan pu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Olahraga seperti berlari, bersepeda, dan bermain bola menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun, ketika kual
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz, menanggapi desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabu
POLITIK
JAKARTA Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil studi mengenai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional. Dalam
POLITIK
GOWA Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan melal
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kami
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT CNI berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Freddy Alex Damanik, saksi dari relawan Projo, mengaku diminta langsung oleh Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi
HUKUM DAN KRIMINAL