Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
Indragiri Hulu –Dalam rangka memastikan netralitas dan profesionalisme anggotanya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Propam Polres Indragiri Hulu (Inhu) hari ini melakukan pemeriksaan ponsel serta penilaian kerapian terhadap seluruh personel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan mencegah potensi pelanggaran dalam proses pilkada yang akan datang.
Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Inhu saat apel pagi, yang dihadiri oleh seluruh anggota kepolisian setempat. Kepala Seksi Propam, Iptu Andra Leksi, memimpin langsung kegiatan ini dan menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap personel Polres Inhu tetap netral serta tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bisa merusak kredibilitas institusi kepolisian.
“Kami ingin memastikan seluruh personel kami menjunjung tinggi netralitas di pilkada dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap pilkada kali ini dapat berlangsung aman, damai, sejuk, dan bermartabat,” kata Andra Leksi saat ditemui usai apel.
Pemeriksaan ponsel bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada anggota yang terlibat dalam promosi calon kepala daerah atau partai politik tertentu. Menurut Andra, langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat mempengaruhi proses demokrasi.
“Selain mengecek ponsel, kami juga melakukan pengecekan terhadap penampilan dan kelengkapan identitas seluruh personel. Ini termasuk potongan rambut, kelengkapan seragam polisi, serta barang-barang wajib seperti tongkat, borgol, dan peralatan lainnya,” jelasnya.
Pengecekan identitas juga mencakup pemeriksaan dokumen penting seperti Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian mematuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan.
Andra Leksi juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Inhu untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan bebas dari konflik.
“Melalui pemeriksaan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan tanpa adanya penyimpangan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Polres Inhu menunjukkan keseriusannya dalam menjaga netralitas dan integritas anggotanya, sehingga proses demokrasi di daerah ini dapat berlangsung dengan adil dan transparan.
(N/014)
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
JAKARTA Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi
PENDIDIKAN
MEDAN Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan N
KESEHATAN
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI
TAPSEL Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial RUN (33) saat diduga hendak memperjualbelikan sisik trenggili
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di med
POLITIK