RTM Malaysia Minta Maaf Usai Salah Sebut Nama Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN
JAKARTA Radio Televisyen Malaysia (RTM), stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keke
Politik
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memastikan seluruh warga Sumut akan bisa menikmati layanan kesehatan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai 1 Oktober 2025.
Program ini menjadi bukti percepatan realisasi janji kampanye Bobby-Surya, dua tahun lebih awal dari target awal.
"Sehingga per 1 Oktober 2025, masyarakat yang memiliki KTP di wilayah Sumut, bisa dilayani di fasilitas kesehatan atau rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP saja," ujar Bobby Nasution dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan Bobby dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Nuim Mubarak, di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Selasa (9/9).
Bobby menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) merupakan prioritas utama pemerintah provinsi, sekaligus implementasi Asta Cita dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"UHC merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sekaligus menindaklanjuti dari Asta Cita pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia dan akses kesehatan," ujar Bobby.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk berkoordinasi dengan baik, agar seluruh layanan UHC bisa diakses oleh masyarakat hingga ke pelosok kabupaten/kota.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Nuim Mubarak, menyatakan bahwa sejak 1 September 2025, Sumatera Utara telah menyandang status UHC Prioritas, dengan cakupan 100,20 persen dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,27 persen.
"Capaian ini lebih cepat dari target dua tahun yang sebelumnya ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut," ungkap Nuim.
Ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus mengawasi pelaksanaan layanan kesehatan, termasuk memberi sanksi tegas kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak melayani pasien BPJS dengan baik.
"Layanan bisa diputus jika tidak ada komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Kalau ada yang membandel berulang-ulang, kami akan kasih teguran, terburuknya pemutusan kerja sama," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menyampaikan bahwa peluncuran resmi program ini akan dilakukan dalam waktu dekat di bawah nama "Probis Sumut Berkah" (Program Berobat Gratis Sumut Berkah).
JAKARTA Radio Televisyen Malaysia (RTM), stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keke
Politik
KISARAN Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Daarul Uluum (IAIDU) Asahan resmi menggelar Pembukaan Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya transparansi bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,71 tril
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun 15 bendungan baru di era kepresidenan Prabowo Su
Pemerintahan
JAKARTA Disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Selain disabilitas fisik yang paling terlihat, ada pula disabilitas menta
Kesehatan
JAKARTA Pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah membuka kembali formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk guru, guna meningka
Pemerintahan
JAKARTA Mendaki Gunung Rinjani membutuhkan stamina prima, dan persiapan fisik dimulai dari mengisi perut dengan hidangan bernutrisi. ad
Pariwisata
BANDUNG PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.adsense
Ekonomi
BALI Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan Karya Pedudusan Alit Mlaspas, Mecaru Balik Sumpah, Rsigana, Nubung Pedagingan, dan Ngenteg L
Seni dan Budaya