Prabowo Subianto Minta BUMN Tingkatkan Return on Asset hingga 10%
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara terkait polemik food tray atau ompreng makan bergizi gratis (MBG) yang disebut-sebut mengandung minyak babi.
Ketua PBNU, KH Fahrur Rozi, menegaskan bahwa dari perspektif fikih NU, peralatan makan yang terkena najis babi tetap bisa digunakan kembali selama telah disucikan sesuai kaidah syariat.
Baca Juga:"Kalau menurut fiqh NU, setiap benda keras yang terkena najis babi itu bisa disucikan dengan cara dicuci bersih. Tidak ada masalah, bisa dipakai setelah dicuci bersih," ujar Fahrur, Kamis (18/9/2025).
Ia juga menegaskan bahwa makanan MBG tetap halal, selama kandungan najis tidak tercampur langsung dengan makanan.
Fahrur menekankan bahwa persoalan najis hanya berlaku jika makanan secara langsung tercampur dengan zat haram seperti minyak babi.
"Kalau minyak babi tercampur makanan, itu jelas haram. Tapi kalau hanya tempat makannya (food tray) yang terkena dan sudah dibersihkan, itu halal. Enggak apa-apa," jelasnya.
Meski menilai tidak ada masalah dari segi fikih, Fahrur mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan terbuka dan rinci kepada publik mengenai proses produksi food trayMBG, terutama terkait penggunaan minyak babi dalam tahap pencetakan.
"Soal isu ompreng MBG yang mengandung babi, saya kira perlu penjelasan lebih lanjut. Di mana letaknya? Bagaimana prosesnya? Ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat," imbuhnya.
Menurut Fahrur, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi santri di pondok pesantren.
Baca Juga:Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program ini ke depan bisa berjalan lebih baik dan higienis.
"Kita berharap agar MBG ke depan lebih baik dan lebih higienis. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama para santri," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa salah satu kecamatan di Sulawesi Utara (Sulut) menolak distribusi MBG karena beredar isu bahwa nampan makanan terindikasi mengandung minyak babi.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kehalalan makanan yang disalurkan pemerintah.
"Ada satu kecamatan di Sulawesi Utara yang tidak mau menerima MBG karena viralnya tempat makan yang dianggap diragukan kehalalannya," ujar Dadan dalam konferensi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Namun, Dadan meluruskan bahwa minyak tersebut tidak digunakan sebagai bahan food tray, melainkan hanya dalam proses pencetakan.
Food tray MBG sendiri, menurut Dadan, terbuat dari logam seperti nikel, dan seluruh proses telah melewati tahap pembersihan.
"Minyak itu digunakan saat proses stamping atau pencetakan, supaya alat tidak panas. Setelah dicetak, minyak itu dibilas dan dibersihkan hingga steril," jelas Dadan.*
Baca Juga:(cn/a008)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras jajaran pemerintah agar tidak menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondi
POLITIK
JAKARTA Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 20262031 setelah m
EKONOMI
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar panen raya hasil program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WB
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyinggung dua faktor utama yang memengaruhi mahalnya harga tiket pesawat, yakni nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyatakan diplomasi ekonomi pemerintah membuahkan hasil dalam menekan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN