Prabowo Subianto Minta BUMN Tingkatkan Return on Asset hingga 10%

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negara.

Hal ini disampaikan dalam Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Menurut Prabowo, BPI Danantara sebagai pengelola BUMN saat ini menargetkan return on asset (RoA) minimal 5%, yang jika dirupiahkan nilainya mencapai sekitar Rp 800 triliun.

Baca Juga:

• Prabowo Subianto Pertanyakan Aturan yang Melarang Audit Anak Usaha BUMN

Namun Presiden meminta agar target tersebut ditingkatkan hingga 10% agar sumbangan BUMN terhadap negara lebih optimal.

"Perusahaan yang baik return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus 12%, yang hebat 15%. Kita harus memiliki target yang bagus yaitu 10%. Tapi kami mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa dicapai," ujar Prabowo.

Presiden menyampaikan apresiasi atas pencapaian BUMN yang telah meningkatkan RoA hingga 300% sepanjang 2025, setahun setelah pengelolaan berada di bawah Danantara. Meski begitu, ia menekankan agar seluruh pihak tidak berpuas diri dan tetap mengejar target optimal.

"Di tahun pertama ini walaupun saya ucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi Saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5% minimal kembali ke negara, US$ 50 miliar minimal, kalau bisa 10%," tegas Prabowo.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memastikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.*

(d/dh)

Prabowo Subianto Pertanyakan Aturan yang Melarang Audit Anak Usaha BUMN

Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kinerja Danantara, ROA Meningkat 300%

Jamdatun Ingatkan IFG Group: Streamlining BUMN Harus Berdasar Hukum

Menteri Trenggono Murka! Bangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Timur Tak Sesuai Standar: Jangan Bercanda! Kamu BUMN, Kan?

Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen

Eks Jubir KPK: Penilaian Kerugian BUMN Harus Gunakan Paradigma Bisnis, Bukan Pemerintahan