Pemilik Ponpes di Medan Ditangkap Diduga Cabuli Lima Santriwati
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemilik po
HUKUM DAN KRIMINAL
GARUT - Pemerintah Daerah (Pemda) Garut menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul insiden keracunan massal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di wilayah Kadungora.
"Karena kondisinya sudah memerlukan penanganan khusus, kami sudah nyatakan sebagai KLB sejak tadi malam," ujar Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, usai upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2025).
Penetapan KLB dilakukan setelah Bupati Syakur menggelar rapat darurat bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.Baca Juga:
Seluruh biaya perawatan korban dugaan keracunan ditanggung penuh menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hingga Selasa malam (30/9), tercatat 147 orang menjadi korban, dengan 131 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora dan Puskesmas Leles.
Tiga korban, termasuk seorang balita, dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih intensif.
"Kondisi sebagian pasien sudah membaik, beberapa bahkan sudah bisa tersenyum. Tetapi kita tetap monitor hingga delapan jam," kata Bupati Syakur.
Pemerintah Kabupaten Garut belum memastikan penyebab utama keracunan massal dan masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut.
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber keracunan sudah ditutup sementara untuk evaluasi.
Data Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut hingga 27 September 2025, korban keracunan MBG telah mencapai 8.649 anak.
Dalam dua pekan terakhir, terjadi lonjakan sebanyak 3.289 anak.
Penambahan terbanyak terjadi pada 22–27 September 2025, yakni 2.197 anak.
"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal," ujar Ubaid.
JPPI mengecam respons pemerintah yang hanya menutup SPPG bermasalah dan menilai langkah tersebut sebagai pendekatan tambal sulam.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi, mencakup kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, serta sterilisasi peralatan makan dan perbaikan sanitasi.
Semua SPPG diwajibkan mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).*
(dv)
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemilik po
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik apakah ini analisis independen a
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menegaskan posisinya sebagai subholding unggulan dalam efisiensi operasional di lingkungan Per
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan t
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKONTESTASI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diproyeksikan bakal berjalan seru. Ini disebabkan arena pertarungan politi
OPINI
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan program penanaman bibit pisang di lahan produktif Air
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara,
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON DC Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dig
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Um
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan inte
HUKUM DAN KRIMINAL