Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: “Bola” Belum di MPR, Jadi No Problem
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
JAKARTA - Ribuan anak menjadi korban keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejak Januari hingga 31 September 2025, tercatat 6.517 kasus keracunan yang diduga berasal dari makanan program MBG.
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disusun untuk mengatur program ini harus menjadi pagar hukum yang kokoh, bukan sekadar formalitas. Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, menekankan pentingnya pengaturan detail, mulai dari standar gizi, distribusi, hingga pengawasan transparan.
"Program ini niatnya mulia. Tapi tanpa tata kelola yang jelas, risikonya besar: kerugian anggaran dan masalah kesehatan publik," ujar Raja dalam siaran pers, Kamis (2/10).Baca Juga:
Dalam diskusi yang digelar di VOI.id, Jakarta, FWK mengusulkan sejumlah poin krusial yang wajib masuk dalam draf Perpres, antara lain standar gizi berbasis lokal, sertifikasi kelayakan dapur, transparansi pengadaan, audit administrasi, partisipasi masyarakat, mekanisme pengaduan publik, serta sanksi tegas bagi dapur MBG yang lalai.
Raja juga menyoroti kurangnya perhatian pada gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A dalam menu uji coba MBG. Ia mengingatkan bahwa tanpa aturan tegas, manfaat program akan tidak maksimal.
Masalah pendanaan juga menjadi perhatian FWK. Program MBG menguras anggaran triliunan rupiah. Tanpa strategi pembiayaan campuran dari pusat, daerah, dan mitra swasta, risiko terhenti di tengah jalan sangat besar.
Data Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebagian besar kasus keracunan disebabkan oleh sanitasi dapur yang buruk. "Ini alarm keras. Jika higienitas tidak diatur secara detail dalam Perpres, kasus serupa bisa terulang," tegas Raja.
FWK menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan program MBG, melainkan agar program ini benar-benar efektif dalam melawan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Perpres harus benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar dokumen administrasi," tutup Koordinator FWK, Raja Pane.*
(at/j006)
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
JAKARTA Wicandres, saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet
POLITIK
SOLO Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertan
POLITIK
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijaz
POLITIK
JAKARTA Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerap
NASIONAL
MEDAN Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, a
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan P
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasya
PERTANIAN AGRIBISNIS