Forum Wartawan Kebangsaan Kritik Program MBG: Butuh Perpres dengan Standar Ketat

JAKARTA - Ribuan anak menjadi korban keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejak Januari hingga 31 September 2025, tercatat 6.517 kasus keracunan yang diduga berasal dari makanan program MBG.

Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disusun untuk mengatur program ini harus menjadi pagar hukum yang kokoh, bukan sekadar formalitas. Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, menekankan pentingnya pengaturan detail, mulai dari standar gizi, distribusi, hingga pengawasan transparan.

"Program ini niatnya mulia. Tapi tanpa tata kelola yang jelas, risikonya besar: kerugian anggaran dan masalah kesehatan publik," ujar Raja dalam siaran pers, Kamis (2/10).

Baca Juga:

• Program MBG Kembali Disorot, Dua Cucu Mahfud MD Alami Keracunan di Yogyakarta

Dalam diskusi yang digelar di VOI.id, Jakarta, FWK mengusulkan sejumlah poin krusial yang wajib masuk dalam draf Perpres, antara lain standar gizi berbasis lokal, sertifikasi kelayakan dapur, transparansi pengadaan, audit administrasi, partisipasi masyarakat, mekanisme pengaduan publik, serta sanksi tegas bagi dapur MBG yang lalai.

Raja juga menyoroti kurangnya perhatian pada gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A dalam menu uji coba MBG. Ia mengingatkan bahwa tanpa aturan tegas, manfaat program akan tidak maksimal.

Masalah pendanaan juga menjadi perhatian FWK. Program MBG menguras anggaran triliunan rupiah. Tanpa strategi pembiayaan campuran dari pusat, daerah, dan mitra swasta, risiko terhenti di tengah jalan sangat besar.

Data Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebagian besar kasus keracunan disebabkan oleh sanitasi dapur yang buruk. "Ini alarm keras. Jika higienitas tidak diatur secara detail dalam Perpres, kasus serupa bisa terulang," tegas Raja.

FWK menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan program MBG, melainkan agar program ini benar-benar efektif dalam melawan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Perpres harus benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar dokumen administrasi," tutup Koordinator FWK, Raja Pane.*

(at/j006)