JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta akan terus berjalan.
Program ini ditujukan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan sekitar 23 juta orang yang selama ini terkendala utang iuran, dengan total tunggakan diperkirakan mencapai Rp7,6 triliun, belum termasuk denda.
"Sedang dihitung dan dipastikan data-data. Kebutuhan data para peserta yang mau diputihkan," ujar Cak Imin saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).Baca Juga:
Cak Imin menegaskan, pemutihan ini tidak berlaku untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fokusnya adalah pada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan masih aktif kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Ini dengan syarat aktif," jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menambahkan bahwa pemutihan tunggakan hanya berlaku untuk maksimal 24 bulan terakhir.
Peserta yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun tetap harus membayar sisa kewajibannya di luar batas tersebut.
"Tunggakan ini dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin," tegas Ghufron.
Cak Imin berharap program ini dapat segera direalisasikan sehingga peserta yang tunggakannya dilunasi pemerintah dapat memulai iuran baru tanpa terbebani utang lama.
"Saya terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses (dilaksanakan) bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru," kata Cak Imin.
Program pemutihan tunggakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial dan menjamin akses layanan kesehatan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
BATU BARA Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara. adsenseDi saat pem
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami akselerasi hingga akhir 2025. adsenseGuber
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan menegaskan perang terhadap kejahatan pencurian material bangunan yang marak di ibu kota Sumatera Utara. adsense
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak membunuh produsen rokok ilegal. adsenseAli
Peristiwa
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi bulanan (monthtomonth) pada Oktober 2025 sebesar 0,31 persen
Ekonomi