Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tindakan tidak wajar seorang pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang menagih tunggakan pajak pada waktu yang tak lazim.
Pegawai pajak dengan jabatan Account Representative (AR) tersebut diketahui menagih tunggakan sebesar Rp 300.000 kepada wajib pajak pada pukul 05.41 WIB.
"Dia ngejar Rp 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh, stres, mabuk kali malamnya dia," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/10).Baca Juga:
Selain menagih di waktu yang tidak wajar, pegawai tersebut juga dilaporkan mengancam akan mencabut status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari wajib pajak yang bersangkutan.
Setelah dilakukan klarifikasi, pegawai pajak itu mengaku tindakannya dipicu oleh tekanan pekerjaan dan rasa takut lupa menagih.
"Setelah klarifikasi, kepada AR disampaikan bahwa tindakan tersebut disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa," ungkap Purbaya.
Menanggapi hal itu, Purbaya menilai penjelasan tersebut tidak masuk akal. Ia menekankan agar pegawai tersebut tidak hanya diberikan pembinaan, tetapi juga dikenai sanksi sebagai efek jera.
"Jangan dilatih saja. Dihukum sedikit ya. Karena penjelasannya gak masuk akal," pungkasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang perilaku pegawai pajak yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Kementerian Keuangan menegaskan akan memperkuat pengawasan dan etika kerja pegawai agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.*
(kp/M/006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL