Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Jumat (10/10/2025).
Peninjauan ini dilakukan guna memastikan sinergi antara kemudahan perizinan dan program perumahan nasional berjalan optimal di daerah.
Dalam kunjungannya, Gubernur Bobby menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Baca Juga:
Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan memfasilitasi penyediaan lahan dan mempercepat perizinan untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.
"Negara sudah hadir memberikan perhatian luar biasa bagi rakyat kecil yang ingin memiliki rumah. Kita pastikan program ini berjalan, termasuk untuk para pekerja di KEK Sei Mangkei yang akan kita fasilitasi dengan perumahan terintegrasi," ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan kuota program perumahan subsidi di Sumatera Utara dari 8.200 unit menjadi 20.000 unit tahun ini.
Kenaikan itu merupakan respons atas permintaan Gubernur Bobby untuk mengakomodasi kebutuhan rumah layak bagi MBR di wilayah tersebut.
"Kuotanya sudah kami naikkan. Ini 'karpet merah' dari Presiden untuk rakyat. Kalau tahun ini terserap dengan baik, tahun depan kami tambah jadi 25 ribu unit," tegas Maruarar.
Ia juga memperkenalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan, program nasional yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
Skema ini menawarkan suku bunga ringan sebesar 5 persen untuk pelaku usaha seperti kontraktor, pengembang lokal, toko bangunan, hingga UMKM yang terlibat dalam sektor perumahan.
"Kalau bisa pinjam dari KUR, jangan pinjam ke rentenir. Gunakan fasilitas negara yang sudah ada," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah memberikan banyak insentif dalam rangka menyukseskan program tiga juta rumah secara nasional.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL