JAKARTA – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai pemerintah telah memperkuat langkah-langkah untuk menekan risiko keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski target nol kasus keracunan dianggap sulit dicapai sepenuhnya.
Ketua Bidang Ilmiah, Kebijakan Riset, dan Inovasi Persagi, Marudut Sitompul, menegaskan standar keamanan pangan telah diarahkan hingga level tertinggi.
"Kita berharap kalau bisa aman. Bahkan Presiden sudah menekankan agar jangan sampai ada keracunan makanan," ujarnya di Gedung Kemenko Pangan, Rabu (19/11/2025).Baca Juga:
Menurut Marudut, sejumlah langkah telah dijalankan, termasuk sertifikasi laik higiene sanitasi di tiap Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) serta pemeriksaan kesehatan tenaga pengolah pangan, termasuk tes darah untuk memastikan mereka bukan carrier penyakit.
Selain itu, prosedur penerimaan bahan pangan diperketat, dengan pemeriksaan kualitas bahan sebelum diolah.
Upaya ini juga diperkuat melalui penerapan Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP), dimulai dari pembuatan dokumen rencana, implementasi, hingga audit.
Sekretaris Jenderal Persagi, Trina Astuti, menambahkan keterlibatan Persagi sejak tahap awal MBG kini telah ditetapkan secara institusional melalui penandatanganan MoU antara Persagi dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama (PKS).
Banyak anggota Persagi juga direkrut untuk mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.
Ketua Umum Persagi, Ir. Doddy Izwardy, menekankan pemetaan kebutuhan tenaga ahli gizi di setiap provinsi terus berlangsung.
Menurut Doddy, Persagi membina anggota agar siap bekerja di SPPG dan memahami kondisi lapangan.
"Kami berikan pembekalan supaya mereka siap bekerja di SPPG," ujarnya.*
(bb/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
