Bandara IMIP Morowali, Pieter Zulkifli: “Negara Seolah Hanya Penonton di Wilayahnya Sendiri”
SULAWESI TENGAH Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowa
Nasional
MEDAN — Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong percepatan registrasi Posyandu serta penerapan layanan terpadu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Sumut, Senin (24/11/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Rakorda ditandai dengan pemakaian rompi dan topi Posyandu kepada peserta oleh Kahiyang, sebagai simbol komitmen percepatan transformasi layanan Posyandu di Sumut.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Kahiyang menjelaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota, saat ini baru lima daerah yang telah mengusulkan seluruh Posyandunya untuk mendapatkan nomor registrasi resmi dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, yaitu:
- Tapanuli Utara
- Labuhanbatu Utara
- Toba
- Humbang Hasundutan
- Dairi
"Kami menargetkan dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut memiliki nomor registrasi resmi dan menerapkan enam SPM, sehingga layanan tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi menjadi layanan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Kahiyang.
Ia menegaskan bahwa target dua tahun tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap Posyandu memiliki standar pelayanan yang terintegrasi dan tercatat secara digital.
Kahiyang juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, mengenai sejumlah kendala di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pembenahan terus dilakukan, terutama pada aspek administrasi, integrasi layanan, dan penguatan peran kader.
"Hari ini di Rakor ini, kita perkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Kami menargetkan dari sisa 28 kabupaten/kota bisa menyusul. Dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut dapat melengkapi enam SPM dan memiliki nomor registrasi resmi," ujarnya.
Menurut Kahiyang, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat penimbangan bayi atau pelayanan ibu hamil.
Posyandu telah berkembang menjadi layanan terpadu yang mencakup enam SPM:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Sosial
- Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Keenam bidang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga serta mendukung pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
SULAWESI TENGAH Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowa
Nasional
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) bekerja sama dengan UNICEF dan Baitul Mal Aceh menyelenggarakan pelatihan penguatan kapa
Nasional
BANTEN Pemerintah Provinsi Banten menerima audiensi tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (Gebra
Nasional
HUMBANGHASUNDUTAN Upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbanghasundutan, terus dilakukan
Peristiwa
JAKARTA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menegaskan bahwa rencana merger dengan PT Pelita Air Service hingga saat ini belum mencapa
Ekonomi
JAKARTA Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai langkah KAI Commuter Indonesia (KCI) yang tidak memecat pegawai buntut hilangnya botol
Nasional
SUMATERA UTARA Polda Sumatera Utara melaporkan update penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah dari 24 hingga 26 November 2025
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menerima audiensi Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Utama Kementer
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berisiko dibekukan akibat kinerja yang d
Ekonomi
SURABAYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Widya Satria di Jalan Ketintang Permai Blok BB 20, Surabaya, Rabu (26/11/
Hukum dan Kriminal