Daftar Sekarang! Kemnaker Hadirkan Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Gratis untuk 70.000 Peserta
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upay
EKONOMI
MEDAN — Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong percepatan registrasi Posyandu serta penerapan layanan terpadu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Sumut, Senin (24/11/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Rakorda ditandai dengan pemakaian rompi dan topi Posyandu kepada peserta oleh Kahiyang, sebagai simbol komitmen percepatan transformasi layanan Posyandu di Sumut.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Kahiyang menjelaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota, saat ini baru lima daerah yang telah mengusulkan seluruh Posyandunya untuk mendapatkan nomor registrasi resmi dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, yaitu:
- Tapanuli Utara
- Labuhanbatu Utara
- Toba
- Humbang Hasundutan
- Dairi
"Kami menargetkan dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut memiliki nomor registrasi resmi dan menerapkan enam SPM, sehingga layanan tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi menjadi layanan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Kahiyang.
Ia menegaskan bahwa target dua tahun tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap Posyandu memiliki standar pelayanan yang terintegrasi dan tercatat secara digital.
Kahiyang juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, mengenai sejumlah kendala di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pembenahan terus dilakukan, terutama pada aspek administrasi, integrasi layanan, dan penguatan peran kader.
"Hari ini di Rakor ini, kita perkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Kami menargetkan dari sisa 28 kabupaten/kota bisa menyusul. Dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut dapat melengkapi enam SPM dan memiliki nomor registrasi resmi," ujarnya.
Menurut Kahiyang, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat penimbangan bayi atau pelayanan ibu hamil.
Posyandu telah berkembang menjadi layanan terpadu yang mencakup enam SPM:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Sosial
- Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Keenam bidang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga serta mendukung pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upay
EKONOMI
BINJAI Dalam rangka mengisi nilai ibadah di Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
NASIONAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melaksanakan pemantauan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Besar K
EKONOMI
TEBING TINGGI Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi, Su
EKONOMI
MEDAN Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara menggelar Simposium Pendidikan Sumatera Utara di Aula Fakultas
PENDIDIKAN
ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melantik dan mengambil sumpah 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan P
PEMERINTAHAN
BINJAI Menjelang Operasi Ketupat Toba 2026 untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tanjungb
PEMERINTAHAN
MEDAN Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan sec
PEMERINTAHAN
HUMBAHAS Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rehabilitasi dan konstruksi pa
PEMERINTAHAN