KPK Telusuri Jejak Uang Kasus Kuansing, Pengembalian Dana Raja Juli Ikut Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
MEDAN – Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah strategis dan terukur.
Komitmen ini ditunjukkan oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, yang didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung beserta pimpinan OPD terkait, dalam pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, di Hotel Adimulia Medan, Kamis (26/2/2026).
Pertemuan berlangsung dalam rangkaian Fokus Group Discussion (FGD) yang membahas pengelolaan keuangan daerah, upaya peningkatan kemandirian daerah agar tidak tergantung pada dana transfer Pusat, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Wali Kota Mahyaruddin menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun 2026 menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemko Tanjungbalai untuk mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, kami dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik," ungkapnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemko Tanjungbalai untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah kebijakan nasional.
"Alhamdulillah respon Pak Dirjen baik, kami akan terus berkoordinasi terkait hal-hal yang dibutuhkan daerah," tutup Mahyaruddin Salim.
Sementara itu, Dirjen Keuda Agus Fatoni merespons positif berbagai usulan yang disampaikan Pemko Tanjungbalai.
Ia menjelaskan bahwa upaya percepatan kemandirian daerah dapat dilakukan melalui pembaruan data untuk mendongkrak penerimaan dari Dana Alokasi Umum, penurunan angka stunting dengan mengaktifkan posyandu dan OPD teknis, serta mendorong sinergitas seluruh OPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya optimalisasi APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
"Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah dan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus Fatoni.
Dirjen Keuda menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola sektor-sektor potensial.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polda Aceh sebagai bagian dari up
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melakukan safari silaturahmi ke sejumlah dayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupate
PEMERINTAHAN