Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa di Indonesia sejatinya jauh lebih luas dibanding yang terlihat di layanan kesehatan.
Ia menyebut fenomena ini sebagai "puncak gunung es", di mana jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan diperkirakan jauh lebih besar daripada yang tercatat.
"WHO menyebut masalah kejiwaan terjadi pada satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang. Jadi, dari 280 juta penduduk Indonesia, minimal 28 juta mengalami masalah kesehatan jiwa," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Budi menegaskan, gangguan kejiwaan di Indonesia beragam, mulai dari depresi dan gangguan kecemasan, hingga kondisi berat seperti skizofrenia dan ADHD.
"Penyakit jiwa itu spektrum luas dan membutuhkan penanganan berbeda," katanya.
Kendati begitu, kemampuan skrining kesehatan jiwa nasional masih rendah.
Berdasarkan pemeriksaan, angka deteksi gangguan jiwa berada di bawah 1 persen untuk kelompok dewasa, dan sekitar 5 persen untuk anak-anak dan remaja.
Hasil skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes per 1 Januari 2026, menunjukkan bahwa sekitar 27 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan.
Dari kelompok anak dan remaja, tercatat 4,8 persen atau 363.326 orang menunjukkan gejala depresi, sedangkan 4,4 persen atau 338.316 orang mengalami gejala kecemasan.
Di kelompok dewasa dan lanjut usia, gejala depresi tercatat 0,9 persen (174.579 orang), dan gejala kecemasan 0,8 persen (153.903 orang).
Budi menyatakan, hasil ini menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
"Kami sudah menyusun tata laksana layanan kesehatan jiwa, termasuk farmasi, obat-obatan, layanan psikologi, dan konseling, agar bisa dilayani di puskesmas," ujar Menkes.
Menurut Budi, pembangunan sistem layanan kesehatan jiwa di tingkat primer ini merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan memastikan layanan tidak hanya tersedia di rumah sakit.
"Kesehatan jiwa tidak boleh dianggap remeh. Ini bukan hanya masalah individu, tapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat," pungkasnya.*
(bb/ad)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL