Pemkab Batu Bara Perbarui Data Blankspot, Dorong Pemerataan Internet hingga Desa
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat upaya pemutakhiran data wilayah y
PEMERINTAHAN
MEDAN – Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS Kesehatan, dan direksi sejumlah rumah sakit di Kota Medan terkait pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Pemko Medan, Selasa (3/2/2026).
RDP digelar menyusul keluhan masyarakat yang sering ditolak saat rawat inap di rumah sakit provider BPJS Kesehatan, meski Pemko Medan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp200 miliar per tahun untuk program UHC.
"Padahal setiap tahunnya Pemko Medan mengeluarkan anggaran besar untuk UHC. Tapi masyarakat sering diberi alasan kamar penuh saat rawat inap. Miris melihat kondisi ini," ujar Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah.Baca Juga:
Afif menekankan, jika kamar kelas III penuh, pasien harus dititipkan ke kamar kelas II, dan bila kelas II penuh, titipkan ke kelas I.
Tidak ada alasan untuk menolak pasien UHC dengan dalih kamar penuh. DPRD mendesak BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi rumah sakit yang masih menolak pasien.
Selain itu, Afif juga menyoroti rumah sakit yang memulangkan pasien sebelum sembuh.
"Masih banyak pasien dipulangkan meski kondisinya belum layak. Alasannya sudah dirawat tiga hari, padahal tidak ada aturan seperti itu," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Ikhwal Maulana, menegaskan ketentuan pasien dapat dititipkan ke kamar kelas yang lebih tinggi jika kamar kelas III penuh.
Ia juga memastikan tidak ada batasan durasi rawat inap, selama dokter menilai pasien masih membutuhkan perawatan.
Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syahputra Pulungan, menyatakan Pemko Medan terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
"Tentunya masih banyak kekurangan, program UHC ini akan terus kita benahi dan maksimalkan," ujarnya.
RDP ini dihadiri sejumlah rumah sakit di Kota Medan, antara lain RS Siloam, RS Regina Maris, RS Elisabeth, RS Martha Friska, RS Bunda Thamrin, RS Muhammadiyah, RS Tere Margareth, RS Advent, RS Wulan Windy, RS Bina Kasih, RS Mitra Sejati, RS Royal Prima, RS Malahayati, RS Murni Teguh, dan beberapa rumah sakit lainnya.*
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat upaya pemutakhiran data wilayah y
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, turut tampil dalam rang
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro membuka Rembuk Stunting Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) agar tidak menjadik
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah daerah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan memperluas ke
EKONOMI
BATAM Batam berpeluang naik kelas menjadi salah satu pusat investasi dan teknologi di Indonesia. Kota yang sejak lama dikembangkan sebag
EKONOMI
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
MEDAN Lion Group mengoptimalkan konektivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju Malaysia. Dua maskapai di bawah na
PARIWISATA
MEDAN Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. W
PEMERINTAHAN