Terungkap! 1.824 Orang Kaya Terima Bantuan Iuran BPJS, Ini Penjelasan Menkes

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi jumlah totalnya tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Februari 2026.

Kebijakan ini sempat memicu keluhan dari sejumlah pasien cuci darah yang tidak dapat mengakses layanan karena status kepesertaan mereka mendadak nonaktif.

Menkes Budi mengatakan telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk mencari solusi, terutama bagi pasien penyakit kronis.

Baca Juga:

• Bapenda Kabupaten Batu Bara Buka Layanan Pajak Daerah dalam Rangka Program Berlayar

"Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah ini, dipimpin Kemensos dan BPJS," ujarnya di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menegaskan pelayanan pasien tidak boleh terhenti.

"Mengenai teman-teman yang cuci darah yang kemarin tidak sempat di-cover, prinsipnya kita akan melayani dengan sebaiknya dulu. Intinya tidak boleh berhenti," kata Azhar.

Pemerintah menyatakan pembenahan data PBI dilakukan untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran, tanpa mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*

(tm/ad)

BRI Dukung Penyaluran DTH, Empat Warga Tapsel Terdampak Bencana Terima Rp1,8 Juta

Bapenda Kabupaten Batu Bara Buka Layanan Pajak Daerah dalam Rangka Program Berlayar

Presiden Prabowo Siap Bersihkan “Telur Busuk” di Birokrasi dan Dunia Usaha

Prabowo Dorong Indonesia Incorporated, Proyek Strategis Nasional Dibuka untuk Swasta

Jalan Amblas di Tapanuli Selatan Picu Kekhawatiran Warga, IJEN Tapsel Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Tinjau Pelaksanaan Berlayar, Bupati Baharuddin Ingatkan Warga untuk Gaya Hidup Sehat