Terungkap! 1.824 Orang Kaya Terima Bantuan Iuran BPJS, Ini Penjelasan Menkes

JAKARTA – Pemerintah akan menonaktifkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menyusul temuan ribuan peserta dari kelompok ekonomi paling atas yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran negara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hasil pembersihan data terbaru menunjukkan terdapat 1.824 orang dari kelompok desil 10 atau kategori ekonomi paling kaya yang terdaftar sebagai peserta PBI.

Baca Juga:

• BRI Dukung Penyaluran DTH, Empat Warga Tapsel Terdampak Bencana Terima Rp1,8 Juta

"Dari data yang sudah di-clean up, ada juga orang paling kaya, desil 10, yang masuk PBI," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Padahal, program PBI diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran kepesertaan mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Menurut Budi, kesalahan sasaran ini berdampak pada masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan. Kuota PBI saat ini dibatasi sekitar 96,8 juta peserta.

"Kalau orang kaya masuk PBI, akibatnya ada orang yang seharusnya masuk tidak bisa, karena kuotanya terbatas," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melakukan perapian dan rekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan.

Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah untuk mencocokkan sekitar 11 juta data PBI yang mengalami pergeseran desil ekonomi.

Selama masa transisi, pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, termasuk bagi pasien penyakit katastropik atau kritis yang masih tercatat di kelompok desil atas.

"Kalau ada pasien katastropik, meskipun masih di desil 10 atau 9, tiga bulan ke depan tetap akan jalan," kata Budi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, penonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) bukan kebijakan sepihak BPJS.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi jumlah totalnya tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Februari 2026.

Kebijakan ini sempat memicu keluhan dari sejumlah pasien cuci darah yang tidak dapat mengakses layanan karena status kepesertaan mereka mendadak nonaktif.

Menkes Budi mengatakan telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk mencari solusi, terutama bagi pasien penyakit kronis.

Baca Juga:

• Bapenda Kabupaten Batu Bara Buka Layanan Pajak Daerah dalam Rangka Program Berlayar

"Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah ini, dipimpin Kemensos dan BPJS," ujarnya di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menegaskan pelayanan pasien tidak boleh terhenti.

"Mengenai teman-teman yang cuci darah yang kemarin tidak sempat di-cover, prinsipnya kita akan melayani dengan sebaiknya dulu. Intinya tidak boleh berhenti," kata Azhar.

Pemerintah menyatakan pembenahan data PBI dilakukan untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran, tanpa mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*

(tm/ad)

BRI Dukung Penyaluran DTH, Empat Warga Tapsel Terdampak Bencana Terima Rp1,8 Juta

Bapenda Kabupaten Batu Bara Buka Layanan Pajak Daerah dalam Rangka Program Berlayar

Presiden Prabowo Siap Bersihkan “Telur Busuk” di Birokrasi dan Dunia Usaha

Prabowo Dorong Indonesia Incorporated, Proyek Strategis Nasional Dibuka untuk Swasta

Jalan Amblas di Tapanuli Selatan Picu Kekhawatiran Warga, IJEN Tapsel Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Tinjau Pelaksanaan Berlayar, Bupati Baharuddin Ingatkan Warga untuk Gaya Hidup Sehat