Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pemecatan Dokter Piprim Basarah Yanuarso tidak ada kaitannya dengan perbedaan pendapat atau kritik terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan.
Pemecatan dilakukan murni karena pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Budi menjelaskan, Piprim dipecat karena tidak masuk kerja selama 28 hari berturut-turut setelah menolak mutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati.Baca Juga:
"Waduh. Sudah dijelasin sama Dirut Fatmawati, enggak mungkin pemecatan itu karena beda pendapat. Itu hanya bisa terjadi kalau ada pelanggaran disiplin. Itu saja," ujar Budi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/2/2026).
Menkes menegaskan, pemecatan dilakukan sesuai prosedur ASN dan bukan reaksi atas sikap kritis Piprim terhadap kolegium bentukan Kemenkes.
"Iya, enggak mungkin hanya karena beda pendapat," tegas Budi.
Sebelumnya, Piprim menyampaikan klaim sebaliknya melalui akun Instagram pada Sabtu (15/2/2026).
Ia mengaku dipecat terkait sikap kritisnya terhadap kolegium yang dibentuk Kemenkes, yang menurutnya tidak independen.
Kolegium merupakan badan ilmiah yang bertugas menyusun standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta evaluasi kompetensi tenaga kesehatan.
Sikap kritis Piprim kemudian berujung pada mutasi dari RSCM ke RS Fatmawati, yang ia tolak hingga akhirnya tidak masuk kerja.
"Dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan," kata Piprim.
Polemik kolegium yang sempat ia kritisi kemudian mendapat kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang memutuskan bahwa kolegium harus bersifat independen, menguatkan argumen Piprim mengenai pentingnya independensi lembaga tersebut.
"Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi," ucap Piprim.
Pemecatan ini menjadi sorotan publik, karena menyangkut dinamika internal ASN dan independensi lembaga kesehatan di Indonesia.
Budi menekankan bahwa aturan disiplin ASN harus ditegakkan agar layanan kesehatan tetap berjalan profesional.*
(sr/ad)
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA
JAKARTA Pengusaha Jhon LBF menepati janjinya membantu presenter Ruben Onsu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pengge
ENTERTAINMENT
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu di
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memp
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Dat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi sepanjang Agustus 2026. Putusan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pengurus Pusat (DPP) Rakyat Aktivis Jalanan (RAJA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat masih terdapat satu titik kebakaran hutan dan lahan (
PERISTIWA