JAKARTA — Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Penutupan ini berlaku tanpa batas waktu hingga seluruh persyaratan kesehatan dan administrasi terpenuhi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyampaikan bahwa seluruh SPPG yang telah beroperasi wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi.Baca Juga:
"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Data dari Koordinator Regional menunjukkan, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan SPPG terbanyak yang belum mendaftar SLHS, yakni 252 dapur, disusul Lampung (77 dapur), Aceh (76 dapur), Sumatera Barat (69 dapur), Riau (9 dapur), Kepulauan Riau (5 dapur), dan Bengkulu (4 dapur).
Sedangkan Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.
Harjito menegaskan bahwa kebijakan penutupan ini khusus berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari, namun belum melakukan pendaftaran SLHS.
"Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," tambahnya.
Langkah suspend ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Harjito mengimbau seluruh pengelola SPPG terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar.
Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan agar layanan kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat," pungkas Harjito.*
(d/ad)
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten da
NASIONAL
BATU BARA Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kan
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, ter
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA. secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemberian restorative justice (RJ) kepada ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk memangkas sejumlah r
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani terkait realisasi
EKONOMI
