Kapolri Respons Ancaman Aksi Reformasi Jilid II dari BEM SI
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruan
NASIONAL
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan keamanan obat dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2026 tentang pelaksanaan farmakovigilans.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan sistem pengawasan obat setelah beredar di masyarakat (post-market surveillance).
"Peraturan ini merupakan penguatan sistem pengawasan obat untuk memastikan keamanan dan mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penanganan tuberkulosis," ujar Taruna, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, penguatan farmakovigilans juga menjadi bagian dari upaya memenuhi standar internasional yang ditetapkan World Health Organization (WHO) dalam rangka WHO-Listed Authority (WLA).
Farmakovigilans sendiri merupakan kegiatan pemantauan keamanan obat yang mencakup pendeteksian, penilaian, hingga pencegahan efek samping atau kejadian tidak diinginkan akibat penggunaan obat.
Melalui aturan ini, BPOM mewajibkan seluruh pemilik izin edar untuk melakukan pemantauan keamanan obat secara berkelanjutan, termasuk mengumpulkan dan melaporkan data efek samping kepada BPOM.
Selain itu, pemilik izin edar juga diwajibkan menyusun manajemen risiko serta menyampaikan laporan keamanan berkala setelah obat beredar di pasaran.
Tidak hanya pelaku industri, BPOM juga mendorong keterlibatan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam melaporkan efek samping obat guna memperkuat sistem pengawasan nasional.
BPOM juga memperkuat mekanisme pengumpulan data melalui surveilans aktif serta kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan dan pihak terkait lainnya.
Data yang masuk nantinya akan dianalisis untuk menentukan langkah pengendalian, mulai dari pembaruan informasi produk, pembatasan penggunaan, hingga pencabutan izin edar jika ditemukan risiko serius terhadap keselamatan pasien.
Sebagai bentuk penegakan aturan, BPOM akan memberikan sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan, mulai dari peringatan hingga tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan kebijakan ini, BPOM berharap sistem pengawasan obat di Indonesia semakin kuat, responsif, dan mampu melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruan
NASIONAL
JAKARTA Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax bukan disebabkan oleh me
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keluhan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI saat pembahasan a
NASIONAL
MEDAN Semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan PSMS Medan kembali menguat setelah jajaran legenda dan keluarga besar mantan pemain klu
OLAHRAGA
JAKARTA Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 resmi dibuka di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2026). Festival ini
ENTERTAINMENT
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai vonis terhadap empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam operasi tangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, membantah keras tudingan keterlibatan dirinya dalam pengadaan di Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Presiden Prabowo Subianto menceritakan alasan di balik keputusannya maju sebagai kepala negara. Ia menyebut dorongan tersebut munc
POLITIK