Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyarah di RS Muhammadiyah Medan yang menjadi sorotan publik.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan pihaknya mulai menindaklanjuti informasi yang beredar di media sejak 21 April 2026.
Sehari setelahnya, tim langsung turun ke rumah sakit bersama sejumlah pihak terkait.Baca Juga:
"Tim turun bersama Satgas mutu, Dinas Kesehatan Kota Medan, Persatuan Rumah Sakit wilayah Sumut, serta berkoordinasi dengan Ombudsman untuk melakukan penilaian secara bersama," ujar Hamid, Kamis, 23 April 2026.
Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran awal, tim telah mengumpulkan sejumlah informasi dari pihak rumah sakit.
Namun, klarifikasi dari pasien dan keluarga dinilai masih diperlukan untuk melengkapi data.
Selain itu, Dinkes Sumut juga berencana meminta keterangan dari RS Haji Medan, yang disebut dalam alur pelayanan lanjutan pasien.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menyebutkan bahwa hasil sementara investigasi mengindikasikan adanya hambatan komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.
"Tim menilai adanya miss communication dalam penyampaian informasi pasca-operasi, sehingga memunculkan persepsi bahwa tindakan dilakukan tanpa sepengetahuan pasien," kata Faisal.
Investigasi dilakukan melalui pemaparan kronologi, wawancara tenaga medis, serta audit dokumen seperti resume medis, laporan operasi, hingga berkas persetujuan tindakan medis (informed consent).
Dari hasil verifikasi awal, pasien diketahui telah menjalani konsultasi sejak Januari 2026 dengan keluhan nyeri dan pendarahan.
Berdasarkan pemeriksaan USG, pasien didiagnosis mengalami mioma uteri berukuran sekitar 8 x 7 sentimeter.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL