KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyarah di RS Muhammadiyah Medan yang menjadi sorotan publik.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan pihaknya mulai menindaklanjuti informasi yang beredar di media sejak 21 April 2026.
Sehari setelahnya, tim langsung turun ke rumah sakit bersama sejumlah pihak terkait.Baca Juga:
"Tim turun bersama Satgas mutu, Dinas Kesehatan Kota Medan, Persatuan Rumah Sakit wilayah Sumut, serta berkoordinasi dengan Ombudsman untuk melakukan penilaian secara bersama," ujar Hamid, Kamis, 23 April 2026.
Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran awal, tim telah mengumpulkan sejumlah informasi dari pihak rumah sakit.
Namun, klarifikasi dari pasien dan keluarga dinilai masih diperlukan untuk melengkapi data.
Selain itu, Dinkes Sumut juga berencana meminta keterangan dari RS Haji Medan, yang disebut dalam alur pelayanan lanjutan pasien.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menyebutkan bahwa hasil sementara investigasi mengindikasikan adanya hambatan komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.
"Tim menilai adanya miss communication dalam penyampaian informasi pasca-operasi, sehingga memunculkan persepsi bahwa tindakan dilakukan tanpa sepengetahuan pasien," kata Faisal.
Investigasi dilakukan melalui pemaparan kronologi, wawancara tenaga medis, serta audit dokumen seperti resume medis, laporan operasi, hingga berkas persetujuan tindakan medis (informed consent).
Dari hasil verifikasi awal, pasien diketahui telah menjalani konsultasi sejak Januari 2026 dengan keluhan nyeri dan pendarahan.
Berdasarkan pemeriksaan USG, pasien didiagnosis mengalami mioma uteri berukuran sekitar 8 x 7 sentimeter.
Faisal mengatakan, tim medis telah memberikan edukasi mengenai kemungkinan tindakan, termasuk risiko pengangkatan rahim, sejak tahap awal konsultasi hingga menjelang operasi pada Februari 2026.
Selain itu, ditemukan pula dokumen persetujuan operasi yang telah ditandatangani sebelum tindakan dilakukan.
"Secara klinis, tindakan medis dinilai telah sesuai prosedur dan didasarkan pada temuan penyakit. Legalitas dokumen juga dinyatakan lengkap," ujarnya.
Meski demikian, Dinkes Sumut menilai kasus ini masih memerlukan pendalaman, terutama dengan meminta keterangan dari pasien serta pihak keluarga yang menandatangani persetujuan tindakan medis.
Di sisi lain, Faisal menyebut adanya indikasi bahwa kasus ini berpotensi dipicu oleh pihak eksternal yang memanfaatkan situasi sehingga menjadi viral dan berdampak pada reputasi rumah sakit.
Sebelumnya, kuasa hukum pasien, Ojahan Sinurat, menyatakan bahwa kliennya diduga menjalani pengangkatan rahim tanpa persetujuan.
Ia menjelaskan, pasien awalnya hanya menjalani tindakan pengangkatan miom.
Namun, setelah menjalani perawatan lanjutan dan meminta hasil pemeriksaan patologi anatomi, keluarga baru mengetahui bahwa organ rahim dan ovarium telah diangkat.
Kuasa hukum menyebut kondisi pasien saat ini masih lemah dan berharap adanya penanganan medis segera.
Pihaknya juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian.
Hingga kini, proses klarifikasi masih berlangsung, dengan Dinas Kesehatan Sumut menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh sebelum menarik kesimpulan akhir.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL