Kasus Pengangkatan Rahim di RS Muhammadiyah Medan, Dinkes Sumut Ungkap Dugaan Ini

MEDAN — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyarah di RS Muhammadiyah Medan yang menjadi sorotan publik.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, mengatakan pihaknya mulai menindaklanjuti informasi yang beredar di media sejak 21 April 2026.

Sehari setelahnya, tim langsung turun ke rumah sakit bersama sejumlah pihak terkait.

Baca Juga:

• Aroma Kemenyan dalam Tradisi Batak, Bahasa Sunyi yang Menghubungkan Manusia dan Leluhur

"Tim turun bersama Satgas mutu, Dinas Kesehatan Kota Medan, Persatuan Rumah Sakit wilayah Sumut, serta berkoordinasi dengan Ombudsman untuk melakukan penilaian secara bersama," ujar Hamid, Kamis, 23 April 2026.

Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran awal, tim telah mengumpulkan sejumlah informasi dari pihak rumah sakit.

Namun, klarifikasi dari pasien dan keluarga dinilai masih diperlukan untuk melengkapi data.

Selain itu, Dinkes Sumut juga berencana meminta keterangan dari RS Haji Medan, yang disebut dalam alur pelayanan lanjutan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menyebutkan bahwa hasil sementara investigasi mengindikasikan adanya hambatan komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.

"Tim menilai adanya miss communication dalam penyampaian informasi pasca-operasi, sehingga memunculkan persepsi bahwa tindakan dilakukan tanpa sepengetahuan pasien," kata Faisal.

Investigasi dilakukan melalui pemaparan kronologi, wawancara tenaga medis, serta audit dokumen seperti resume medis, laporan operasi, hingga berkas persetujuan tindakan medis (informed consent).

Dari hasil verifikasi awal, pasien diketahui telah menjalani konsultasi sejak Januari 2026 dengan keluhan nyeri dan pendarahan.

Berdasarkan pemeriksaan USG, pasien didiagnosis mengalami mioma uteri berukuran sekitar 8 x 7 sentimeter.

Faisal mengatakan, tim medis telah memberikan edukasi mengenai kemungkinan tindakan, termasuk risiko pengangkatan rahim, sejak tahap awal konsultasi hingga menjelang operasi pada Februari 2026.

Selain itu, ditemukan pula dokumen persetujuan operasi yang telah ditandatangani sebelum tindakan dilakukan.

"Secara klinis, tindakan medis dinilai telah sesuai prosedur dan didasarkan pada temuan penyakit. Legalitas dokumen juga dinyatakan lengkap," ujarnya.

Meski demikian, Dinkes Sumut menilai kasus ini masih memerlukan pendalaman, terutama dengan meminta keterangan dari pasien serta pihak keluarga yang menandatangani persetujuan tindakan medis.

Di sisi lain, Faisal menyebut adanya indikasi bahwa kasus ini berpotensi dipicu oleh pihak eksternal yang memanfaatkan situasi sehingga menjadi viral dan berdampak pada reputasi rumah sakit.

Sebelumnya, kuasa hukum pasien, Ojahan Sinurat, menyatakan bahwa kliennya diduga menjalani pengangkatan rahim tanpa persetujuan.

Ia menjelaskan, pasien awalnya hanya menjalani tindakan pengangkatan miom.

Namun, setelah menjalani perawatan lanjutan dan meminta hasil pemeriksaan patologi anatomi, keluarga baru mengetahui bahwa organ rahim dan ovarium telah diangkat.

Kuasa hukum menyebut kondisi pasien saat ini masih lemah dan berharap adanya penanganan medis segera.

Pihaknya juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian.

Hingga kini, proses klarifikasi masih berlangsung, dengan Dinas Kesehatan Sumut menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh sebelum menarik kesimpulan akhir.*

(d/ad)

Dorong Smart City, Medan Raih Penghargaan Nasional sebagai Kota Terbaik Transformasi Layanan Publik Digital 2026

Pria di Medan Hancurkan 12 Nisan TPU Tanjung Mulia Hilir untuk Curi Besi, Hanya Dapat Rp15 Ribu

Dua Pelajar SMA di Langkat Hanyut Terseret Arus Sungai Bandar Meriah, Tim Gabungan Masih Lakukan Pencarian Intensif

Viral Ojol Ricuh dengan Debt Collector di Medan, Polisi Mediasi Keributan Dipicu Penarikan Motor

Polda Sumut Tangkap 8 Orang Terkait Narkoba di Asahan, Dua Diduga Pelajar SMA di Lokasi Penggerebekan

Pemkot Medan Pastikan Jembatan Gang Damai Dibangun Tanpa APBD, Libatkan TNI dan Tunggu Izin Lahan KAI