Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
Faisal mengatakan, tim medis telah memberikan edukasi mengenai kemungkinan tindakan, termasuk risiko pengangkatan rahim, sejak tahap awal konsultasi hingga menjelang operasi pada Februari 2026.
Selain itu, ditemukan pula dokumen persetujuan operasi yang telah ditandatangani sebelum tindakan dilakukan.
"Secara klinis, tindakan medis dinilai telah sesuai prosedur dan didasarkan pada temuan penyakit. Legalitas dokumen juga dinyatakan lengkap," ujarnya.
Meski demikian, Dinkes Sumut menilai kasus ini masih memerlukan pendalaman, terutama dengan meminta keterangan dari pasien serta pihak keluarga yang menandatangani persetujuan tindakan medis.
Di sisi lain, Faisal menyebut adanya indikasi bahwa kasus ini berpotensi dipicu oleh pihak eksternal yang memanfaatkan situasi sehingga menjadi viral dan berdampak pada reputasi rumah sakit.
Sebelumnya, kuasa hukum pasien, Ojahan Sinurat, menyatakan bahwa kliennya diduga menjalani pengangkatan rahim tanpa persetujuan.
Ia menjelaskan, pasien awalnya hanya menjalani tindakan pengangkatan miom.
Namun, setelah menjalani perawatan lanjutan dan meminta hasil pemeriksaan patologi anatomi, keluarga baru mengetahui bahwa organ rahim dan ovarium telah diangkat.
Kuasa hukum menyebut kondisi pasien saat ini masih lemah dan berharap adanya penanganan medis segera.
Pihaknya juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian.
Hingga kini, proses klarifikasi masih berlangsung, dengan Dinas Kesehatan Sumut menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh sebelum menarik kesimpulan akhir.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL