Majelis Etik Ungkap Fakta Mengejutkan! Ada Arahan Internal Ombudsman agar MBG "Tak Disentuh"
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS Mitra Medika Premiere senilai Rp147 juta dipicu kesalahan dalam proses rujukan fasilitas kesehatan.
Menurut Bobby, rumah sakit yang pertama kali menangani pasien diduga merujuk ke fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga biaya pengobatan tidak ditanggung skema jaminan kesehatan nasional.
"Sudah beres ya. Kita bukan bela siapa pun, tapi kita lihat memang rujukannya yang salah. Rumah sakit yang dirujuk itu tidak melayani BPJS," kata Bobby kepada wartawan, Senin, 8 Juni 2026.Baca Juga:
Bobby menegaskan pemerintah tidak menyalahkan keluarga pasien yang sempat viral karena meminta bantuan hingga bersujud di kantor gubernur.
Namun ia menyoroti mekanisme rujukan yang dinilai keliru sejak awal.
"Saya tidak salahkan pasiennya, tapi rumah sakit yang merujuk. Ini yang sedang kita cek ke Dinas Kesehatan," ujarnya.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menanggung biaya pengobatan pasien tersebut.
Namun, Pemprov juga akan menelusuri dan meminta pertanggungjawaban rumah sakit yang melakukan rujukan.
"Sudah ditanggung pemerintah provinsi. Tapi nanti kita minta pertanggungjawaban rumah sakit yang merujuk," kata Bobby.
Menurutnya, fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan sudah cukup memadai, termasuk rumah sakit yang melayani pasien BPJS.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan rujukan ke rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS.
"Kita punya RS Adam Malik dan rumah sakit lain yang melayani BPJS. Jadi ini perlu kita tanya kenapa dirujuk ke sana," ujarnya.
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN