Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

BANDA ACEH – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi baru yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir.

Baca Juga:

• Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Menurut dia, langkah itu diperlukan agar pengelolaan anggaran kesehatan di daerah menjadi lebih efisien, terutama di tengah menurunnya kemampuan fiskal Pemerintah Aceh.

Nasir menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Nilai tersebut dinilai cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.

"Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan," kata Nasir.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada BPJS Kesehatan.

Dengan adanya aturan baru, pemerintah provinsi dinilai dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

"Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya," ujarnya.

Selain Sekda Aceh, paparan dalam pertemuan itu juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).

Mereka memaparkan berbagai capaian sekaligus tantangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini.

Hadir pula sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Masing-masing lembaga memaparkan program yang telah dijalankan di Aceh beserta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.

"Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja," ujar Yahya.

Dalam kesempatan itu, Yahya mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan meski dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.

Namun, menurutnya masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Beberapa di antaranya adalah angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta perlunya penguatan program percepatan penurunan stunting.

Komisi IX DPR RI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan pemerintah pusat agar fungsi rumah sakit regional di Aceh semakin optimal.

Selain itu, persoalan cakupan imunisasi turut menjadi perhatian.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sebanyak 93,5 persen kasus campak di Aceh terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.

"Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak," kata Yahya.

Tak hanya itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh juga masih berada di bawah target nasional. Saat ini cakupannya baru mencapai 39,9 persen.

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Yahya, seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat untuk memperkuat kebijakan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat," pungkasnya.* (ad)

Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Resmi Pimpin BGN, Sudaryono: Tegaskan Zero Tolerance Korupsi, Bantah Punya Dapur MBG, Minta Publik Laporkan Pihak yang Catut Namanya

Zulhas: Pemerintah Bangun Budi Daya Ikan di 40 Ribu Desa, Targetkan Indonesia Jadi Raja Ekspor Protein

Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

KPK Periksa Sejumlah Kepala OPD Langkat Terkait Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Bupati Ondim