LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi mutasi jabatan yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.
Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK pada Selasa (21/7/2026).
Baca Juga:Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang dikembangkan lembaga antirasuah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat Amril membenarkan adanya pemanggilan terhadap beberapa kepala OPD oleh KPK.
"Iya benar (dipanggil KPK)," ujar Amril, Rabu (22/7/2026).
Amril menjelaskan, surat pemanggilan dari KPK ditujukan langsung kepada pejabat yang bersangkutan.
"Jadi gini, surat pemanggilan itu langsung ke orangnya, kemarin lewat polres kalau tidak salah," ucap Amril.
Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, beberapa pejabat yang dipanggil berasal dari sejumlah dinas strategis.
"Dengar-dengar informasinya (dipanggil) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, yang kemarin kantornya digeledah KPK lah yang dipanggil," sambungnya.
Amril meminta seluruh pejabat yang mendapat panggilan agar bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025–2026.
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunj
KESEHATAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
