Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
TANJUNG JABUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Berbagai program dijalankan untuk memastikan setiap anak mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari intervensi gizi, layanan kesehatan hingga perbaikan sanitasi.
Hingga tahun 2026, angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengacu pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 sebesar 23,9 persen.Baca Juga:
Angka tersebut menempatkan Tanjab Timur sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Provinsi Jambi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumati, mengatakan, meski pemerintah pusat belum merilis hasil survei terbaru, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
"Harapan kami tentu ada survei terbaru, sehingga dapat diketahui apakah berbagai intervensi yang telah dilakukan benar-benar memberikan hasil yang maksimal," ujarnya.
Menurut Jumati, berdasarkan data EPPGBM tahun 2025, angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah turun menjadi 14,5 persen.
Penurunan tersebut diharapkan dapat dikonfirmasi melalui survei nasional berikutnya.
Untuk mempercepat penanganan stunting, Dinas PPKB bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi perempuan, perusahaan, serta instansi vertikal meluncurkan inovasi GEMAS (Gerakan Bersama Atasi Stunting dengan Nutrisi, Edukasi, dan Sanitasi).
Melalui program ini, seluruh elemen masyarakat diajak berpartisipasi memberikan bantuan berupa dana, makanan bergizi, beras, telur, hingga kebutuhan lainnya.
Bantuan tersebut akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki anak stunting maupun keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Sebelum bantuan diberikan, pemerintah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap penyebab stunting pada setiap anak.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah penyebabnya berasal dari masalah gizi, penyakit tertentu, atau kondisi sanitasi yang kurang memadai.
Langkah tersebut bertujuan agar setiap intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat dievaluasi secara berkala sehingga hasilnya lebih efektif.
Selain itu, Dinas Kesehatan turut memberikan penanganan medis melalui pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, pemberian pengobatan, hingga penyediaan susu khusus bagi anak yang mengalami stunting.
Dinas PPKB juga terus mengingatkan pentingnya pencegahan stunting sejak dini.
Remaja putri dianjurkan rutin mengonsumsi tablet tambah darah, calon pengantin diminta mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum menikah, serta masyarakat diimbau menghindari pernikahan usia dini yang menjadi salah satu faktor risiko stunting.
Bagi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama masa kehamilan sangat dianjurkan.
Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif juga menjadi langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencegah stunting.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap sinergi seluruh pihak melalui program/" target="_blank">Program GEMAS mampu mempercepat penurunan angka stunting dan melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta berkualitas di masa depan.* (ad)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN