BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Batra Berjaya.
Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu, 22 Juli 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nurhaji dan Wakil Ketua DPRD Rodial.Baca Juga:
Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP, serta mewakili Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si.
Selain itu, rapat juga dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.
Dalam rapat tersebut, laporan Pansus BUMD disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Batu Bara, Andriansyah, S.H.
Laporan tersebut merupakan hasil pembahasan Pansus dengan mempertimbangkan proses fasilitasi Ranperda serta surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6000/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang fasilitasi Ranperda Kabupaten Batu Bara.
Setelah melakukan pembahasan, Pimpinan dan Anggota Pansus Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya menyampaikan sejumlah kesimpulan penting.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Pansus adalah penyertaan modal daerah berupa aset bergerak.
Pansus secara tegas meminta agar aset bergerak milik daerah tersebut tidak dicatat sebagai bagian dari modal dasar PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) sebelum dilakukan penilaian oleh lembaga profesional.
Menurut Pansus, nilai aset yang dicantumkan dalam penyertaan modal harus berdasarkan nilai riil aset pada saat ini.
Penilaian tersebut perlu dilakukan oleh lembaga profesional, seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
MEDAN Sebanyak 1.583 warga Sumatera Utara tercatat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam 691 kasus sepanjang 2024 hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perhubungan mengungkap detikdetik KMP Virgo Transport 8 mengalami kondisi miring atau listing hingga hilang kontak di
PERISTIWA
NEW DELHI Presiden Prabowo Subianto menyoroti posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api saat menghadiri KTT BRI
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi Polda Metro Jaya yang mengungkap dugaan eksploitasi anak dalam kericuhan unjuk ra
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap dua tersangka komplotan pencurian sepeda motor (curanmor) yang diduga telah beraksi hingga 10 kali di wilayah hukum
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara Jalu Yuswa Panjang melakukan kunjungan kerja se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM) meny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada di bawah tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pekan depan. Ru
EKONOMI
YOGYAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyayangkan penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupat
NASIONAL
NEW DELHI Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Presiden Prabowo Subianto di selasela KTT BRICS ke18 di New Delhi, India. Dalam
POLITIK
