Jokowi Didorong Jadi Ketua Umum PSI, Bro Ron: Bapak Naik One Level Lagi, Kita Tunggu Kejutannya!
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
JAKARTA –Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6,25% sejak kenaikan terakhir pada April 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).
“Sebetulnya, BI rate seharusnya bisa turun beberapa bulan lalu. Namun, pada April kami terpaksa menaikkan BI rate menjadi 6,25% dan saat ini kami masih menahannya pada level tersebut,” jelas Perry Warjiyo. Menurutnya, keputusan untuk menaikkan suku bunga pada bulan April lalu dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan penting yang berkaitan dengan inflasi dan kondisi pasar keuangan.
Perry mengungkapkan bahwa inflasi merupakan faktor utama dalam menentukan kebijakan suku bunga. Meskipun inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2024 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%, BI merasa perlu untuk mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa IHK pada Juli mengalami deflasi sebesar 0,18% (month-to-month), yang mengakibatkan inflasi tahunan IHK menurun menjadi 2,13% (year-on-year), turun dari 2,51% pada bulan sebelumnya.
“BI rate ditentukan berdasarkan proyeksi inflasi. Saat ini, inflasi tahun ini dan tahun depan diperkirakan tetap rendah, berada dalam target 2,5±1%. Namun, kami harus mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini,” tambah Perry.
Pertimbangan lainnya adalah kondisi pasar keuangan, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mata uang Garuda telah jatuh ke level Rp16.000 per dolar AS, yang mempengaruhi keputusan BI untuk tidak menurunkan suku bunga acuan. Perry menjelaskan bahwa fluktuasi nilai tukar ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga acuan di Amerika Serikat atau Federal Funds Rate (FFR).
“Pelemahan rupiah terjadi karena situasi global, terutama kebijakan moneter yang diterapkan oleh AS. Oleh karena itu, kami harus memastikan risiko global terkendali sebelum mengambil keputusan untuk menurunkan BI rate,” kata Perry.
Gubernur BI juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi dan situasi nilai tukar, BI berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.
Sebagai tambahan, Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan moneter sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
(N/014)
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebak
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku geram dengan sejumlah kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 2
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labu
HUKUM DAN KRIMINAL