Dituduh Selundupkan 2 Ton Sabu, Dua WNA Thailand Minta Dibebaskan
BATAM Dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di pera
HUKUM DAN KRIMINAL
NIKARUGA -Insiden penggerebekan yang dilakukan polisi Ekuador di Kedutaan Besar Meksiko di Quito telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di Amerika Latin maupun internasional. Nikaragua menjadi salah satu negara yang secara tegas memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Ekuador sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap tidak biasa dan tercela tersebut.
Dalam pernyataannya, pemerintahan Presiden Nikaragua Daniel Ortega menegaskan penolakan yang tegas terhadap tindakan penggerebekan tersebut. Sikap ini juga disertai dengan dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Meksiko, yang juga menjadi korban dari insiden tersebut. Solidaritas yang ditunjukkan oleh Nikaragua mencerminkan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip hukum internasional dan melindungi kedaulatan negara.
Tak hanya Nikaragua, sejumlah pemimpin negara Amerika Latin juga mengecam tindakan Ekuador tersebut. Presiden Chili Gabriel Boric menunjukkan dukungan terhadap Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, sementara Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan keprihatinan mendalam terkait pelanggaran hak asasi manusia atas suaka yang dilakukan oleh Ekuador. Ini adalah bagian dari reaksi yang bersama-sama menolak pelanggaran terhadap norma-norma diplomatik yang diakui secara internasional.
Tindakan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang didorong oleh Kolombia menjadi salah satu upaya dalam menegakkan keadilan dan hukum dalam konteks ini. Permintaan pertemuan luar biasa yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Kolombia kepada Honduras juga menunjukkan upaya regional untuk menanggapi krisis ini.
Venezuela juga angkat suara mengecam operasi pemerintah Ekuador di Kedutaan Besar Meksiko, dengan Presiden Nicolas Maduro menyoroti potensi ancaman terhadap integritas dan stabilitas Amerika. Reaksi keras ini mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi konflik dan ketidakstabilan regional jika tindakan semacam itu dibiarkan tanpa konsekuensi.
Sementara itu, Presiden Brasil, Honduras, Bolivia, dan Argentina menyatakan penyesalan atas keputusan pemerintah Ekuador yang menyebabkan ketegangan diplomatik tersebut. Keputusan Presiden Meksiko untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Ekuador juga menjadi bagian dari respons yang kuat terhadap pelanggaran hukum internasional.
Krisis diplomatik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara negara-negara tersebut, tetapi juga mengingatkan pentingnya menghormati norma-norma hukum internasional dalam hubungan diplomatik antarnegara.
(K/09)
BATAM Dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di pera
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta DPR RI akan memperluas partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
POLITIK
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan, bertemu Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov
EKONOMI
BATAM Siti Kholijah, nenek dari Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, mendatangi Pengadilan Negeri Batam pada Senin,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Spanduk berisi tuntutan agar Wali Kota Medan Rico Waas mundur dari jabatannya viral di media sosial. Dalam spanduk tersebut tertul
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati alokasi impor 1.000 ton beras dan 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat sebagai bagian dari per
EKONOMI
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, mengajak RRI Sibolga berkolaborasi untuk memperkuat penyebaran informasi publ
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Jadi Kabupat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja harus lebih proaktif. Ia meminta BPJS Ke
NASIONAL