Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
Jenewa – Langkah tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di panggung internasional menjadi sorotan saat ia mengambil bagian dalam sejumlah pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Salah satunya adalah penampilannya di High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55, di mana Retno tidak ragu untuk mengangkat isu pelanggaran berat yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Partisipasi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi ini bukanlah semata-mata simbol, namun juga menandai dimulainya masa keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Retno dengan tegas meminta agar Dewan HAM PBB melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina.
“Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya sampaikan Dewan HAM harus menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina,” tegas Retno dalam keterangannya kepada wartawan.
Retno juga menggarisbawahi tiga hal penting yang perlu dilakukan di panggung internasional. Pertama, perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang menurutnya merupakan tanggung jawab bersama. Di ASEAN, Indonesia telah mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di sisi lain, di Afghanistan, Indonesia juga aktif mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.
Tak hanya itu, Retno juga menyoroti pentingnya pendanaan terkait komisi penyelidikan terhadap wilayah pendudukan Palestina. “Saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina,” tambahnya.
Di samping itu, Retno juga memperjuangkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan global, khususnya yang terkait dengan pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik. Solidaritas global dan kerjasama diakui sebagai kunci penting dalam menangani krisis ini.
Dalam kunjungannya ke Jenewa, Retno tak hanya menghadiri pertemuan di Dewan HAM PBB, tetapi juga terlibat dalam sejumlah pertemuan bilateral dan forum tingkat tinggi lainnya. Dialog dan kolaborasi dengan berbagai negara dan lembaga internasional menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemanusiaan di panggung dunia.
Dengan keberanian dan ketegasannya, Retno Marsudi membuktikan bahwa Indonesia tetap komitmen untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di panggung internasional, serta menjadi suara yang menggema bagi yang terpinggirkan dan tertindas.
(FZ/011)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL