Rp 428 Juta untuk Pelatihan Calon Kepsek, Nyatanya Dugaan Pungli Jadi Sorotan Publik
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, David Cameron, menegaskan Presiden Rusia, Vladimir Putin, harus mempertanggungjawabkan diri atas kematian pengkritik Kremlin, Alexei Navalny. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Cameron menekankan bahwa Putin harus mengambil tanggung jawab atas insiden tragis tersebut, yang terjadi pada Jumat (16/2) waktu setempat.
Kematian Navalny, yang dilaporkan oleh otoritas Rusia, terjadi di sebuah penjara di kawasan Arktik. Pernyataan tegas dari pemerintah Inggris menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak Moskow atas kejadian tersebut. Sebagaimana dilansir oleh AFP, Kementerian Luar Negeri Inggris telah memanggil diplomat Rusia dari Kedutaan Besar Rusia di London pada malam Jumat (16/2) untuk menegaskan tuntutan mereka.
Kematian Navalny, seorang tokoh oposisi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Putin, terjadi sekitar sebulan sebelum pemilihan yang dijadwalkan akan memperpanjang masa kekuasaan Putin. Hal ini memunculkan kecurigaan dan pertanyaan luas dari komunitas internasional terhadap keadaan sebenarnya di balik meninggalnya Navalny di penjara.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri Rusia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, mengingat Navalny adalah figur penting dalam gerakan oposisi di Rusia. Tuduhan atas keterlibatan pemerintah Rusia dalam kematian Navalny menjadi perdebatan yang memanas, dengan tuntutan yang semakin meningkat dari berbagai negara untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
Pemerintah Inggris, dengan tindakan panggilan diplomat Rusia, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat di seluruh dunia. Tuntutan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kematian Navalny merupakan bagian dari upaya internasional untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta untuk memberikan keadilan bagi mereka yang berjuang melawan rezim otoriter.
(A/08)
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN
SULAWESI UTARA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen penuh Kejaksaan RI terhadap program strategis nasional saat melakukan kunj
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala SMKN 1 Pancur Batu, Tukimin, divonis 17 bulan penjara atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL