Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
PAKISTAN – Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, yang saat ini mendekam di penjara, menggelar aksi protes dan memblokir ruas jalan raya utama di negara tersebut pada Senin (12/2). Unjuk rasa tersebut merupakan respons terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum Pakistan yang berlangsung pekan lalu.
Pemungutan suara yang dilaksanakan pada Kamis (8/2) pekan lalu untuk memilih anggota parlemen baru Pakistan dipenuhi oleh tuduhan kecurangan yang serius. Pada hari pemilu, layanan operator ponsel setempat dilaporkan dimatikan secara massal, suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilu Pakistan.
Imran Khan dan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), juga dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Meskipun para pemenang pemilu merayakan kemenangan mereka, PTI bersama beberapa partai lain menolak untuk menerima kekalahan di banyak daerah pemilihan.
Puluhan pendukung Khan bahkan sempat ditahan di kota Lahore pada akhir pekan sebelumnya ketika mereka menggelar aksi protes menentang dugaan kecurangan dalam pemilu.
Juru bicara pemerintah Provinsi Baluchistan, Jan Achakzai, meminta para demonstran untuk bersikap sopan dan menerima hasil pemilu serta menjauh dari jalan raya.
Imran Khan tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilu tahun ini karena sedang menjalani hukuman pidana. Dia menduga bahwa kasus dan hukuman yang menimpa dirinya bermotif politik.
Meskipun demikian, menurut penghitungan akhir yang dipublikasikan pada Minggu (11/2), kandidat-kandidat yang didukung oleh Khan berhasil memenangkan lebih banyak kursi dibandingkan partai politik yang menggulingkannya dari kekuasaan hampir dua tahun lalu.
(A/08)
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK