JAKARTA -Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk pada Oktober 2024 berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 6,7 triliun hanya dalam waktu tiga bulan. Namun, saking banyaknya jumlah uang tersebut, ruangan Kejaksaan Agung tidak mampu menampungnya secara fisik.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam rapat koordinasi di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025). “Sebetulnya tadi yang akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya. Tapi karena ruangan tidak cukup, uang senilai Rp 6,7 triliun itu saat ini disimpan di extra account Bank BRI,” ujar Budi Gunawan.
Menurut laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejak desk ini dibentuk, sebanyak 236 perkara telah diselidiki, 331 perkara dalam tahap penyidikan, 356 perkara di tahap penuntutan, dan 327 perkara telah dieksekusi.
Baca Juga:
“Sejak Oktober hingga Desember 2024, uang tunai yang disita mencapai Rp 5,7 triliun, termasuk mata uang asing yang jika dikonversi setara Rp 920 miliar, serta emas logam senilai Rp 84 miliar,” ungkap Burhanuddin.
Selain menyita uang tunai, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi juga menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 199 miliar dalam periode tiga bulan tersebut.
Baca Juga:
Budi Gunawan menambahkan bahwa aset koruptor tidak hanya berada di dalam negeri, tetapi juga tersebar di luar negeri. Saat ini pemerintah sedang merancang regulasi untuk mempermudah pengembalian aset-aset tersebut ke tanah air.
“Fokus utama adalah pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Budi.
Jaksa Agung menyebut bahwa menampilkan uang tunai sitaan di ruang konferensi pers memiliki tantangan logistik yang besar. “Selain keterbatasan tempat, faktor keamanan menjadi perhatian. Jika bank menyerahkan kembali uang tersebut untuk ditampilkan, proses penghitungan ulang bisa memakan waktu hingga satu hari,” jelasnya.
Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah salah satu dari tujuh desk yang dibentuk Budi Gunawan sebagai bagian dari prioritas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus kerja desk ini adalah menangani kasus-kasus besar yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara.
(N/014)
bitvonline.comAnggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aripay Tambunan, mendesak Gubernur Bobby Nasution segera melakukan penataan men
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Pengg
Nasional
JAKARTA Harapan masyarakat terhadap keringanan biaya listrik pupus setelah pemerintah memastikan bahwa diskon tarif listrik 50 persen tidak
Ekonomi
MEDAN Setelah lebih dari sebulan menjadi misteri, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akhirnya mengungkap identitas empat aparatur sip
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke80, seluruh prajurit dan PNS TNI AU Kosek I melaksanakan upacara bendera yang be
Nasional
KOTA JAMBI Seorang mantan analis kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Kerinci berinisial RS (26) resmi ditetapkan sebaga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Saraf terjepit bukanlah kondisi sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dokter spesialis saraf dari DRI Clinic, dr. Irca Ahyar,
Kesehatan
NABIRE Sebanyak 19 narapidana (napi) melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 11.00
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejahatan dalam penerimaan murid baru, diduga masih saja terjadi di Sumut. Paling tidak, ini ditandai terungkapnya enam orang Calo
Pendidikan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi
Nasional
