DPRD Sumut Desak Gubernur Bobby Benahi Manajemen PSU, Dorong Pengelolaan Lahan Eks HGU

bitvonline.comAnggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aripay Tambunan, mendesak Gubernur Bobby Nasution segera melakukan penataan menyeluruh terhadap manajemen BUMD Perkebunan Sumatera Utara (PSU).

Dorongan ini muncul sebagai respons atas potensi besar pengelolaan lahan perkebunan sawit eks HGU yang telah habis masa berlakunya.

"Saat ini terdapat 221 perusahaan dengan total luasan HGU mati mencapai 199.126 hektar," ujar Aripay, Senin (2/6/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menilai, jika lahan eks HGU itu dapat dikelola oleh BUMD yang profesional, maka Sumatera Utara berpeluang memperoleh sumber PAD baru yang signifikan.

"Kalau PSU dikelola dengan baik, ini akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau manajemennya tidak dibenahi, bagaimana mungkin mereka bisa kelola tambahan lahan seluas itu?" katanya.

Aripay mencontohkan Agrinas, BUMN bidang pertanian yang dinilai berhasil mengelola aset pertanahan dari pemerintah pusat. Ia berharap PSU bisa meniru model tersebut—bergerak cepat, efisien, dan profesional.

"Kita butuh PSU yang sigap dan mampu ambil peran strategis. Jangan sampai lahan-lahan ini diambil alih sepenuhnya oleh pusat karena kita tidak siap," tegasnya.

Selain itu, Aripay mengkritik kontribusi sektor kelapa sawit yang dinilai masih rendah terhadap penerimaan daerah, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun pajak.

"Kontribusi sawit kalah jauh dibanding sektor pertambangan. Padahal ini komoditas unggulan Sumut," tambahnya.

Aripay juga mendorong Pemprov Sumut untuk aktif mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar diberi kewenangan mengelola lahan-lahan eks HGU, agar tidak dikuasai kembali oleh korporasi besar atau terbengkalai.

"Pemprov punya hak dan kepentingan. Jangan hanya menunggu bola. Ini soal masa depan ekonomi daerah," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Aripay menegaskan Komisi B siap mendukung penuh langkah strategis Pemprov dalam memperkuat kemandirian dan pengelolaan sumber daya daerah.