Survei Poltracking: 72,2 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerint
NASIONAL
BITVONLINE.COM– Pada Agustus 1999, Vladimir Putin diangkat sebagai Perdana Menteri Federasi Rusia. Beberapa bulan kemudian, tepatnya menjelang tahun 2000, Putin menggantikan presiden Rusia yang sedang sakit, Boris Yeltsin. Saat itu, banyak pihak di Eropa dan Amerika Serikat yang memandang Putin sebagai sosok yang mampu memulihkan ketertiban di Rusia setelah ketegangan yang terjadi selama dekade 1990-an.
Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, setelah bertemu Putin pada Juni 2001, menggambarkan Putin sebagai seorang yang lugas dan dapat dipercaya. “Saya bisa memahami jiwanya: seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya dan demi kepentingan terbaik negaranya,” ujar Bush. Putin pun mengungkapkan niat Rusia untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Uni Eropa dan bahkan membuka kemungkinan untuk bergabung dengan NATO, sebuah gagasan yang sempat menarik perhatian negara-negara Barat.Pada 2004, Kanselir Jerman Gerhard Schröder menyebut Putin sebagai “demokrat sejati,” meskipun di dalam negeri Putin dikenal menekan oposisi dan media. Namun, pada tahun 2006, sikap Putin mulai berubah. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa belum mengakui Rusia sebagai kekuatan besar, sambil mengkritik perluasan NATO yang mencakup negara-negara Eropa Tengah dan Timur.
Kebijakan luar negeri Rusia semakin tegang pada 2008, ketika Rusia mengintervensi Georgia dan menguasai wilayah Ossetia Selatan serta Abkhazia. Keputusan tersebut semakin mempersulit hubungan Rusia dengan Barat. Pada 2014, setelah Revolusi Maidan di Ukraina, Putin melakukan aneksasi atas Semenanjung Krimea dan menduduki sebagian wilayah timur Ukraina dengan dukungan kelompok separatis pro-Kremlin.
Konflik Ukraina semakin intensif pada tahun 2022, saat Rusia melakukan invasi besar-besaran. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi keras terhadap Rusia, dengan Presiden AS Joe Biden menyebut Putin sebagai “penjahat perang” dan “diktator pembunuh.” NATO kini menilai Rusia di bawah Putin sebagai ancaman utama terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Uni Eropa pun mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada energi dari Rusia.Setelah 25 tahun memimpin, Putin kini dianggap sebagai penguasa otokratis yang berusaha memperluas pengaruh Rusia dengan cara yang agresif. NATO kini bersiap menghadapi tantangan baru di tengah ancaman perang yang terus meningkat.
(CHRISTIE)
JAKARTA Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerint
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Utara memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi d
PEMERINTAHAN
OlehVirdika Rizky UtamaNEGARA tidak pernah hanya memberi nama. Negara memberi tempat kepada sesuatu dengan cara menamainya. Sebelum ada nam
OPINI
Oleh Yakub F. IsmailUJIAN penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Na
OPINI
TANJAB TIMUR Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Surya Agro Gemilang (SGAM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan berupaya mengikuti harga
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Perum Bulog mencatat capaian baru dalam program pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gaba
PERTANIAN AGRIBISNIS
PANGKALPINANG Sidang lanjutan perkara dugaan malapraktik yang menjerat dokter spesialis anak, dr Ratna Setia Asih Sp.A, di Pengadilan Ne
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah
PERTANIAN AGRIBISNIS
PASURUAN Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Jawa Timur, memperkenalkan empat anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang l
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023
EKONOMI