Bedah Tuntas Program MBG! UPNVJ Rilis Buku Kaji Ekonomi, Mitos Medsos, hingga Realitas Lapangan
JAKARTA Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melalui LPPM UPNVJ Press bersama Damera Press menerbitkan buku Kondisi So
NASIONAL
BITVONLINE.COM– Pada Agustus 1999, Vladimir Putin diangkat sebagai Perdana Menteri Federasi Rusia. Beberapa bulan kemudian, tepatnya menjelang tahun 2000, Putin menggantikan presiden Rusia yang sedang sakit, Boris Yeltsin. Saat itu, banyak pihak di Eropa dan Amerika Serikat yang memandang Putin sebagai sosok yang mampu memulihkan ketertiban di Rusia setelah ketegangan yang terjadi selama dekade 1990-an.
Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, setelah bertemu Putin pada Juni 2001, menggambarkan Putin sebagai seorang yang lugas dan dapat dipercaya. “Saya bisa memahami jiwanya: seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya dan demi kepentingan terbaik negaranya,” ujar Bush. Putin pun mengungkapkan niat Rusia untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Uni Eropa dan bahkan membuka kemungkinan untuk bergabung dengan NATO, sebuah gagasan yang sempat menarik perhatian negara-negara Barat.Pada 2004, Kanselir Jerman Gerhard Schröder menyebut Putin sebagai “demokrat sejati,” meskipun di dalam negeri Putin dikenal menekan oposisi dan media. Namun, pada tahun 2006, sikap Putin mulai berubah. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa belum mengakui Rusia sebagai kekuatan besar, sambil mengkritik perluasan NATO yang mencakup negara-negara Eropa Tengah dan Timur.
Kebijakan luar negeri Rusia semakin tegang pada 2008, ketika Rusia mengintervensi Georgia dan menguasai wilayah Ossetia Selatan serta Abkhazia. Keputusan tersebut semakin mempersulit hubungan Rusia dengan Barat. Pada 2014, setelah Revolusi Maidan di Ukraina, Putin melakukan aneksasi atas Semenanjung Krimea dan menduduki sebagian wilayah timur Ukraina dengan dukungan kelompok separatis pro-Kremlin.
Konflik Ukraina semakin intensif pada tahun 2022, saat Rusia melakukan invasi besar-besaran. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi keras terhadap Rusia, dengan Presiden AS Joe Biden menyebut Putin sebagai “penjahat perang” dan “diktator pembunuh.” NATO kini menilai Rusia di bawah Putin sebagai ancaman utama terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Uni Eropa pun mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada energi dari Rusia.Setelah 25 tahun memimpin, Putin kini dianggap sebagai penguasa otokratis yang berusaha memperluas pengaruh Rusia dengan cara yang agresif. NATO kini bersiap menghadapi tantangan baru di tengah ancaman perang yang terus meningkat.
(CHRISTIE)
JAKARTA Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melalui LPPM UPNVJ Press bersama Damera Press menerbitkan buku Kondisi So
NASIONAL
PEKANBARU Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di ruang Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan ruang Fraksi PDI Perjuangan
POLITIK
ASAHAN Personel Batalyon B Satuan Brimob Polda Sumut yang diperbantukan di wilayah hukum Polres Asahan mengawal proses rekapitulasi hasil
POLITIK
KISARAN Tiga desa di Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, R
POLITIK
ACEH SELATAN Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menepati janjinya untuk membantu memperbaiki rumah seorang janda eks kombatan
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, memastikan kliennya akan hadir langsung dalam persidangan per
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan
POLITIK
SUKABUMI Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy&039ari menjadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi untuk mendalami pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 115,44 poin atau 1,88 persen ke level 6.031 pada perdagangan Kamis (8/10/2026).
EKONOMI