Desakan Mundur Menguat, Ini Respons Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
PALANGKA RAYA Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dar
POLITIK
BITVONLINE.COM -Indonesia, negeri yang seharusnya mengedepankan kesejahteraan rakyat, justru membiarkan harga bahan pokok dan makanan melambung tanpa kendali. Tidak ada regulasi ketat yang mengatur harga, sehingga pedagang bebas menentukan tarif sesuka hati. Konsumen tidak punya pilihan selain membayar, karena harga di satu kedai bisa berbeda dengan kedai lainnya, dan warung makan pun seolah-olah punya wewenang sendiri dalam menentukan harga.

.jpeg)
Di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, harga bahan pokok dan makanan diatur dengan ketat oleh pemerintah. Setiap pedagang wajib mematuhi regulasi harga yang ditetapkan, baik di kedai kecil maupun restoran besar. Di Malaysia, segelas teh manis dingin di restoran nasi kandar masih bisa dibeli seharga 1 ringgit, sementara di Indonesia, warung kecil saja sudah berani mematok harga Rp5.000, bahkan lebih mahal di tempat lain.
Sistem di Indonesia justru memberi keleluasaan penuh kepada pedagang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan daya beli masyarakat. Lebih ironis lagi, instansi pemerintah yang seharusnya bertugas mengawasi harga malah tidak berfungsi. Kinerja pengawasan harga bahan pokok dan makanan bisa dikatakan nol besar. Masyarakat hanya bisa pasrah menghadapi kenaikan harga yang tidak masuk akal.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, setiap usaha yang menjual gas LPG, gula, tepung, minyak, dan beras harus memiliki izin khusus yang mengatur jumlah stok dan harga jual. Sementara di Indonesia, izin usaha seringkali diabaikan, bahkan tidak jarang ada pedagang yang beroperasi tanpa izin resmi.
.jpeg)
Di Malaysia, warung makan dan restoran wajib mencantumkan harga makanan dan minuman di papan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kelas dan lokasi usaha. Di Indonesia? Jangan harap. Banyak warung yang bahkan tidak mencantumkan harga, sehingga pelanggan harus menerima berapa pun harga yang disebutkan oleh pedagang.
Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan harga bahan pokok dan makanan. Negara ini seolah-olah dibiarkan menjadi pasar bebas di mana pedagang meraup keuntungan tanpa batas, sementara masyarakat menjadi korban. Sampai kapan pemerintah hanya diam dan membiarkan rakyatnya terus dirugikan?
r04
PALANGKA RAYA Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dar
POLITIK
LABUHANBATU Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan laha
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kekecewaan masyarakat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kian memuncak. Kondisi Jalan Haji An
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Football Cup yang digelar Majelis Pimpinan Cabang
OLAHRAGA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memperkuat kerja sama
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kejaksaan Negeri Asahan meluncurkan program Jaksa Sahabat Pendidik bertema Sebuah Kolaborasi Mengawal Pendidikan, Mencegah Penyi
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailSETIAP kepemimpinan baru selalu membawa harapan dan optimistisme yang kuat. Demikian halnya dengan kehadiran pemimpin b
OPINI
ACEH BESAR Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Aceh, Kombes Pol. Ricky Purnama Kertapati, meninjau pelaksanaan tes psikolog
NASIONAL
DELI SERDANG Polisi menangkap dua pria yang diduga mencuri tujuh kursi besi milik Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede di Jalan Binjai KM
HUKUM DAN KRIMINAL