Singgung Mandeknya RUU Pemilu, Megawati Sebut Kondisi Negara Seperti “Poco-poco”
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
BITVONLINE.COM -Indonesia, negeri yang seharusnya mengedepankan kesejahteraan rakyat, justru membiarkan harga bahan pokok dan makanan melambung tanpa kendali. Tidak ada regulasi ketat yang mengatur harga, sehingga pedagang bebas menentukan tarif sesuka hati. Konsumen tidak punya pilihan selain membayar, karena harga di satu kedai bisa berbeda dengan kedai lainnya, dan warung makan pun seolah-olah punya wewenang sendiri dalam menentukan harga.
.jpeg)
Di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, harga bahan pokok dan makanan diatur dengan ketat oleh pemerintah. Setiap pedagang wajib mematuhi regulasi harga yang ditetapkan, baik di kedai kecil maupun restoran besar. Di Malaysia, segelas teh manis dingin di restoran nasi kandar masih bisa dibeli seharga 1 ringgit, sementara di Indonesia, warung kecil saja sudah berani mematok harga Rp5.000, bahkan lebih mahal di tempat lain.
Sistem di Indonesia justru memberi keleluasaan penuh kepada pedagang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan daya beli masyarakat. Lebih ironis lagi, instansi pemerintah yang seharusnya bertugas mengawasi harga malah tidak berfungsi. Kinerja pengawasan harga bahan pokok dan makanan bisa dikatakan nol besar. Masyarakat hanya bisa pasrah menghadapi kenaikan harga yang tidak masuk akal.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, setiap usaha yang menjual gas LPG, gula, tepung, minyak, dan beras harus memiliki izin khusus yang mengatur jumlah stok dan harga jual. Sementara di Indonesia, izin usaha seringkali diabaikan, bahkan tidak jarang ada pedagang yang beroperasi tanpa izin resmi.
.jpeg)
Di Malaysia, warung makan dan restoran wajib mencantumkan harga makanan dan minuman di papan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kelas dan lokasi usaha. Di Indonesia? Jangan harap. Banyak warung yang bahkan tidak mencantumkan harga, sehingga pelanggan harus menerima berapa pun harga yang disebutkan oleh pedagang.
Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan harga bahan pokok dan makanan. Negara ini seolah-olah dibiarkan menjadi pasar bebas di mana pedagang meraup keuntungan tanpa batas, sementara masyarakat menjadi korban. Sampai kapan pemerintah hanya diam dan membiarkan rakyatnya terus dirugikan?
r04
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk menaikkan gaji guru setiap tahun, khususnya bag
PENDIDIKAN
FLORIDA Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan segera mengambil alih Kuba. Pernyataan itu ia sampa
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan pentingnya peran strategis alumni Universitas Gadjah Mada dalam mendorong pembangu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram asal Korea Selatan Na Daehoon mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap mantan istrinya, Julia Prastini atau Jule,
ENTERTAINMENT
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengkritik wacana pembentukan tim asesor aktivis hak asasi m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah melaporkan sebanyak tujuh jemaah haji Indonesia meninggal dunia pada awal pelaksanaan ibadah haji 144
NASIONAL
MEDAN Tim Unit Penjinak Bom (Jibom) Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan bom militer jenis ranjau darat yan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan proses hukum kasus penyiraman air ker
HUKUM DAN KRIMINAL