Roy Suryo Pimpin Aksi “Mimbar Rakyat” di DPR: Tunjukkan Ijazahmu Jokowi!
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA -Pemerintah Indonesia kembali menggelontorkan wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027. Rencana ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan ini dianggap mendesak untuk segera direalisasikan mengingat semakin membengkaknya beban fiskal APBN dan terus meningkatnya impor BBM yang menguras devisa negara.
Subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah terus membebani keuangan negara. Hingga kini, kapasitas kilang minyak Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 700.000 hingga 800.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Artinya, pemerintah terus menanggung selisih harga BBM yang harus diimpor, terlebih jika harga minyak dunia terus merangkak naik.
Kebijakan penghapusan subsidi ini diperkirakan akan mengubah struktur harga Pertalite dan Solar. Berdasarkan informasi dari Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, harga solar yang saat ini disubsidi sebesar Rp 5.150 per liter, atau sekitar 43% dari harga normal, diperkirakan akan naik menjadi Rp 11.950 per liter tanpa subsidi. Demikian juga dengan harga Pertalite yang akan kembali ke harga pasar normal, yakni Rp 11.700 per liter, dengan selisih subsidi sebesar Rp 1.700 per liter.
Dari data yang ada, harga Solar yang saat ini dibayar masyarakat sebesar Rp 6.800 per liter dan Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, dipastikan akan mengalami kenaikan signifikan jika subsidi tersebut dicabut.
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN