Dampak Pemotongan Anggaran Dinas PNS: Okupansi Hotel Bali Anjlok

BALI -Pemotongan anggaran besar-besaran terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah berdampak signifikan terhadap sektor perhotelan di Bali. Menurut Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, penurunan ini menyebabkan sektor perhotelan di Bali mengalami penurunan okupansi, terutama di segmen wisatawan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions), yang umumnya diselenggarakan oleh pihak pemerintah.

"Penurunan okupansi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 10%. Kami kehilangan pasar dari wisatawan MICE yang biasanya ramai di Bali, khususnya yang diadakan oleh kementerian," kata Rai Suryawijaya pada Senin (24/2/2025).

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Izinkan Pemerintah Daerah Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, Ini Alasannya
• Pelarangan Study Tour dan Rapat di Hotel oleh Dedi Mulyadi Dinilai Ancam Sektor Pariwisata KBB

Meski demikian, Rai Suryawijaya menambahkan bahwa tingkat okupansi hotel di Bali secara umum masih cukup baik, berada di angka sekitar 70%. Sektor perhotelan di Bali Selatan, khususnya, masih menjadi andalan dengan tingkat hunian yang stabil. Wilayah Bali Selatan yang mencakup kawasan populer seperti Canggu, Kuta, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Sanur mendominasi okupansi hotel di Bali, dengan sekitar 123 ribu kamar dari total 160 ribu kamar hotel yang tersebar di seluruh Bali.

Mendagri Tito Karnavian Izinkan Pemerintah Daerah Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, Ini Alasannya

Pelarangan Study Tour dan Rapat di Hotel oleh Dedi Mulyadi Dinilai Ancam Sektor Pariwisata KBB

Peringatan Hari Arak Bali 2025 Digelar Meriah di Garuda Wisnu Kencana

Ombudsman Bali Soroti Efektivitas Pungutan Wisatawan Asing, Realisasi Masih Minim

PT GSP Minta PPKGBK Patuh pada Hukum Dalam Pengelolaan Jakarta Convention Center

Wisatawan Kecewa Setelah Kamar Hotel di Sleman Beralih Fungsi Jadi Indekos