KORSEL –Presiden Korea Selatan yang sedang diskors, Yoon Suk-yeol, diduga telah memberikan izin kepada tentara untuk menembak jika diperlukan saat mereka menyerbu gedung parlemen negara itu. Perintah tersebut diberikan saat Yoon memberlakukan darurat militer pada awal Desember 2024, yang berujung pada pemakzulan dirinya dan krisis politik di Korea Selatan.
Laporan ini terungkap melalui dakwaan Menhan Kim Yong-hyun yang memuat rincian mengenai perintah Yoon selama situasi darurat tersebut. Dalam laporan dakwaan sepanjang 10 halaman itu, disebutkan bahwa Yoon berjanji akan memberlakukan tiga kali darurat militer jika diperlukan untuk mengatasi situasi yang semakin memanas.
“Yoon Suk-yeol memberikan perintah agar tentara ditembak jika diperlukan demi memastikan kelancaran operasional mereka,” kata laporan tersebut, mengacu pada saat pasukan militer dikerahkan untuk memasuki gedung Majelis Nasional. Ketika itu, anggota parlemen tengah membahas upaya pembatalan keputusan darurat militer yang telah diberlakukan oleh Yoon.
Baca Juga:
Selama penggerebekan itu, tentara yang dikerahkan bersenjata lengkap memanjat pagar, merusak jendela, dan bahkan mendarat dengan helikopter di area sekitar gedung parlemen. Salah satu foto yang beredar menunjukkan jendela yang rusak akibat aksi militer pada 4 Desember 2024. Polisi juga terlihat berjaga-jaga setelah Yoon mengumumkan darurat militer di depan gerbang utama Majelis Nasional pada 3 Desember 2024.
Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menanggapi laporan dakwaan tersebut dengan menyebutnya sebagai laporan sepihak yang tidak mencerminkan kenyataan objektif. “Itu adalah laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” ujar Yoon Kab-keun seperti yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (28/12/2024).
Baca Juga:
Dalam perkembangan terbaru, Yoon Suk-yeol telah meminta maaf atas tindakannya dalam memberlakukan darurat militer tersebut. Dia berjanji tidak akan mengambil langkah serupa di masa depan, meskipun krisis politik yang ditimbulkan akibat perintah tersebut masih menyelimuti pemerintahannya.
Sejak awal Maret 2024, Yoon sudah merencanakan untuk memberlakukan darurat militer, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam persiapan. Keputusan kontroversial tersebut semakin memperburuk ketegangan politik di Korea Selatan, yang kini berada dalam sorotan dunia internasional.
(N/014)
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
