Massa Aksi Tolak PPN 12% Penuhi Patung Kuda, Kendaraan Terpaksa Lewat Jalur TransJ

JAKARTA – Massa aksi yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mulai berdatangan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024). Mereka menggelar aksi untuk menolak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, yang menjadi bagian dari implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Aksi dimulai dengan long march dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan menuju lokasi, di mana jalan menuju Istana Negara sempat ditutup, menyebabkan kendaraan hanya bisa melewati jalur Transjakarta. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa massa aksi tidak begitu besar, namun cukup mengganggu arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda.

Massa aksi membawa bendera HMI dan beberapa spanduk yang bertuliskan seruan untuk menolak kebijakan PPN 12%. Aksi ini merupakan bagian dari seruan yang disuarakan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Meskipun demikian, perwakilan dari BEM SI belum tampak di lokasi aksi.

Tuntutan utama yang diajukan oleh massa aksi adalah sebagai berikut:

Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu yang membatalkan kenaikan PPN 12%; Mendesak pemerintah untuk menghentikan pemerasan terhadap rakyat; Menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun bundaran Patung Kuda dan jalan menuju bundaran tidak ditutup sepenuhnya, penutupan jalur yang mengarah ke Istana Negara mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa beralih ke jalur bus.

Aksi tersebut menjadi sorotan publik, terutama karena dilakukan di pusat pemerintahan, yaitu kawasan yang berdekatan dengan Istana Negara. Pihak kepolisian dan petugas keamanan setempat sudah tampak mengawasi jalannya aksi untuk memastikan agar situasi tetap kondusif.

Para peserta aksi berharap agar pemerintah mendengarkan suara mereka dan segera menanggapi tuntutan yang mereka sampaikan, mengingat dampak besar yang ditimbulkan dari kebijakan PPN 12% terhadap kehidupan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait kebijakan PPN yang dinilai memberatkan rakyat, terutama pada sektor-sektor yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.

Pihak berwenang masih terus memantau perkembangan aksi dan berusaha untuk mengatur lalu lintas agar tidak semakin terganggu.

(N/014)