Cuaca Aceh Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, 3 Daerah Hujan Petir
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
JAKARTA -Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar Rp 50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota TNI dan Polri.
Tidak hanya bagi pegawai aktif, THR juga akan dibagikan kepada para pensiunan ASN, termasuk pensiunan PNS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pencairan THR pada tahun ini akan dilakukan lebih cepat dari biasanya, yakni tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Langkah percepatan ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ujar Airlangga, dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (7/3/2025).
Dengan cepatnya pencairan THR ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.
Besaran THR Pensiunan PNS 2025
Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, besaran THR akan berbeda-beda tergantung golongan, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya.
Pada tahun 2024, pemerintah telah menaikkan uang pensiun ASN sebesar 12%, yang berarti besaran THR pensiunan PNS pada tahun ini akan disesuaikan dengan kenaikan tersebut.
Berikut adalah rincian THR untuk pensiunan PNS berdasarkan golongan:
Golongan I
Ia: Rp 1.748.100 - Rp 1.962.200
Ib: Rp 1.748.100 - Rp 2.077.300
Ic: Rp 1.748.100 - Rp 2.165.200
Id: Rp 1.748.100 - Rp 2.256.700
Golongan II
IIa: Rp 1.748.100 - Rp 2.833.900
IIb: Rp 1.748.100 - Rp 2.953.800
IIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.078.700
IId: Rp 1.748.100 - Rp 3.208.800
Golongan III
IIIa: Rp 1.748.100 - Rp 3.558.600
IIIb: Rp 1.748.100 - Rp 3.709.200
IIIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.866.100
Golongan IV
IVa: Rp 1.748.100 - Rp 4.200.000
IVb: Rp 1.748.100 - Rp 4.377.800
IVc: Rp 1.748.100 - Rp 4.562.900
IVd: Rp 1.748.100 - Rp 4.755.900
IVe: Rp 1.748.100 - Rp 4.957.100
Dengan rincian ini, pensiunan PNS dapat melihat estimasi THR yang akan diterima sesuai dengan golongan dan kelas jabatan mereka.
Menurut Airlangga, kebijakan ini bukan hanya untuk mendukung kesejahteraan para pegawai dan pensiunan, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.
Diharapkan, pencairan THR yang lebih cepat akan meningkatkan konsumsi domestik, mendukung sektor perdagangan, serta mendorong perputaran uang yang lebih cepat menjelang Lebaran.
Pemerintah berharap dengan kebijakan ini, perekonomian Indonesia dapat terus stabil, dan daya beli masyarakat akan meningkat.
(cb/a)
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh kabupaten dan kota. Sementara i
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi kondisi berawan. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Selat
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca Jawa Barat pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Sejumlah wilayah diprakirakan menga
NASIONAL
YOGYAKARTA Prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di lima k
NASIONAL
DENPASAR Prakiraan cuaca Bali pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di seluruh kabupaten dan kota. Berdasar
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL