JAKARTA -Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pertemuan itu, Yandri mengungkapkan adanya kebocoran dana desa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami datang ke KPK untuk melakukan kerja sama yang erat dalam pencegahan kebocoran dana desa dan berbagai isu lainnya," ujar Yandri kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Baca Juga:
Menurut Yandri, dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, ditemukan sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online dan website fiktif.
Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan dana yang disalurkan ke desa-desa dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:
"Beberapa tahun terakhir, dana desa telah menjadi bancakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di antaranya digunakan untuk judi online, membuat website fiktif, dan berbagai penyalahgunaan lainnya," jelas Yandri.
Yandri menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK akan difokuskan pada pencegahan dan penindakan terhadap kebocoran dana desa.
Selain itu, Kementerian Desa juga berkolaborasi dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana desa.
"Dengan kerja sama ini, kami berharap bisa mencegah dana desa tidak jatuh ke tangan yang salah, dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan tujuan yang semestinya," ungkap Yandri.
Kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik.
(oz/n14)
SOLO Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), secara tegas menolak tuntutan penggugat Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan k
Nasional
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasi
Nasional
JAKARTA Sebanyak 828 artefak bersejarah milik Indonesia resmi dikembalikan oleh pemerintah Belanda setelah berabadabad tersimpan di negeri
Nasional
Oleh Denny Iskandar SH MHUNTUK itu, akan ditelaah dan dikaji secara yuridis dengan uraian sebagai berikut 1. Bertindak sebagai anak perusah
Opini
BALI Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan berkas lamaran kerja, termasuk fotokopi ijazah, yang dicoretcoret
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terlihat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025) pagi, terkait la
Nasional
Kuta Selatan Badung Polsek Kuta Selatan bersama aparat gabungan menggelar operasi penertiban penduduk pendatang (Tibduktang) di Kampung
Nasional
Kuta Selatan Badung Menyambut peringatan Hari Buruh (Mayday), Bhabinkamtibmas Desa Ungasan Polsek Kuta Selatan, Aiptu I Ketut Nuada, ber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak lagi berstatus sebag
Pemerintahan
TAPSEL Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Drs. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapa
Nasional
