Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
PEKANBARU -Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4/2025).
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Meyer Volmar Simanjuntak, Risnandar disebut menerima uang korupsi sebesar Rp 2,9 miliar secara bertahap selama menjabat pada tahun 2024.
JPU mengungkap bahwa uang diterima Risnandar dalam bentuk tunai di rumah dinas serta melalui transfer dana, termasuk untuk pembayaran jahit pakaian istrinya senilai Rp 158 juta.
"Uang itu bersumber dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)," ujar JPU.
JPU memaparkan bahwa korupsi dilakukan dengan memanfaatkan pencairan GU dan TU yang berasal dari APBD dan APBD-P tahun 2024, dengan nilai total Rp 37,7 miliar.
Dalam prosesnya, Novin Karmila selaku Plt Kabag Umum Sekdako, melaporkan pencairan ke Risnandar.
Selanjutnya, Risnandar menginstruksikan Indra Pomi Nasution (mantan Sekda) untuk menandatangani dokumen pencairan seperti SPM dan SP2D.
Setelah dana cair, dilakukan pemotongan dana secara ilegal oleh bendahara pembantu, Darmanto, lalu uang diserahkan ke Novin untuk dibagikan ke pihak-pihak terkait.
"Perbuatan ini dilakukan seolah-olah negara berutang kepada mereka, padahal tidak," jelas jaksa.
Sidang juga mengungkap bahwa total kerugian negara mencapai Rp 8,9 miliar, dengan pembagian sebagai berikut:
- Risnandar Mahiwa: Rp 2,9 miliar
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL