KPK Geledah Dinas Perkim Langkat, Dua Koper Dibawa Petugas Usai Pemeriksaan
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten L
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU -Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4/2025).
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Meyer Volmar Simanjuntak, Risnandar disebut menerima uang korupsi sebesar Rp 2,9 miliar secara bertahap selama menjabat pada tahun 2024.
JPU mengungkap bahwa uang diterima Risnandar dalam bentuk tunai di rumah dinas serta melalui transfer dana, termasuk untuk pembayaran jahit pakaian istrinya senilai Rp 158 juta.
"Uang itu bersumber dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)," ujar JPU.
JPU memaparkan bahwa korupsi dilakukan dengan memanfaatkan pencairan GU dan TU yang berasal dari APBD dan APBD-P tahun 2024, dengan nilai total Rp 37,7 miliar.
Dalam prosesnya, Novin Karmila selaku Plt Kabag Umum Sekdako, melaporkan pencairan ke Risnandar.
Selanjutnya, Risnandar menginstruksikan Indra Pomi Nasution (mantan Sekda) untuk menandatangani dokumen pencairan seperti SPM dan SP2D.
Setelah dana cair, dilakukan pemotongan dana secara ilegal oleh bendahara pembantu, Darmanto, lalu uang diserahkan ke Novin untuk dibagikan ke pihak-pihak terkait.
"Perbuatan ini dilakukan seolah-olah negara berutang kepada mereka, padahal tidak," jelas jaksa.
Sidang juga mengungkap bahwa total kerugian negara mencapai Rp 8,9 miliar, dengan pembagian sebagai berikut:
- Risnandar Mahiwa: Rp 2,9 miliar
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap M. Eslo Simanjuntak dal
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan ketersediaan beras di wilayahnya dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan setelah Wa
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Enda Simakasu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyoroti penanganan dugaan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya resmi membuka Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumut 2026 di Bumi Perk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Realme resmi menghadirkan Realme P4x di pasar Indonesia sebagai salah satu ponsel entrylevel yang mengunggulkan daya tahan bate
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
MEDAN Kesabaran warga Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, akhirnya habis. Setelah bertahuntahun menghadapi jalan
PERISTIWA
JAKARTA Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menca
NASIONAL