Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA -Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkapkan rasa kagetnya setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.
Ahok yang diperiksa selama 10 jam di Kejaksaan Agung pada Kamis (13/3/2025), mengaku tidak mengetahui banyak hal terkait operasional anak-anak perusahaan Pertamina atau subholding.
"Saya juga kaget-kaget, gitu lho. Kok gila juga ya, saya bilang gitu ya," kata Ahok kepada awak media di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta. Dia menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019-2024, dirinya tidak terlibat langsung dalam operasional subholding.
Ahok mengaku baru mendengar informasi mengenai dugaan penipuan (fraud), penyimpangan, hingga transfer yang dipertanyakan selama sesi pemeriksaan.
"Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin," ujar Ahok.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk enam petinggi Pertamina yang terlibat dalam subholding perusahaan, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta petinggi lainnya dari PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, tiga broker juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo, yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merugikan negara.
Kejagung memperkirakan kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi ini mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp 193,7 triliun.
Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(km/n14)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN