Sebut MBG Ide Brilian Prabowo, Agum Gumelar Warning BGN: Anggaran Raksasa Wajib Pilot Project
JAKARTA Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gagasan
NASIONAL
JAKARTA -Rapat kerja antara Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/03/2025) sempat memanas akibat interupsi yang dilakukan oleh anggota DPR RI drh. Haji Slamet.
Momen tegang ini terjadi ketika Slamet menuding data yang dipresentasikan oleh Mentan Amran sebagai "abal-abal" dalam pembahasan sejumlah kinerja kementerian.
Tudingan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Amran, yang merasa keberatan dengan klaim tersebut.
"Saya nggak terima, Pak. Ini bulan puasa, berarti saya bohong kalau begitu. Jangan selalu menganggap bapak selalu benar. Kita ini puasa, abal-abal itu, bapak menganggap kami bohong. Jangan begitu, Pak Slamet, nggak boleh begitu," ujar Andi Amran Sulaiman dengan nada tinggi.
Sambil menunjukkan bukti data yang ia bawa, Mentan Amran menegaskan bahwa program kementerian yang dipimpinnya tidaklah sembarangan.
"Ini buktinya, Pak. Coba bukakan data itu, jangan bapak bilang bohong," tegasnya kepada Slamet.
Namun, Slamet pun memberikan bantahan dengan menyatakan bahwa rapat memiliki aturan yang jelas, dan bahwa ia memiliki hak untuk berbicara dalam rapat tersebut.
"Pak kita punya hak ngomong di sini. Rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Yang punya wewenang pimpinan," ujar Slamet membela diri.
Bagi Slamet, pernyataan tersebut merupakan bagian dari bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor pertanian, yang memang menjadi bidang tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI.
Profil Singkat drh. Haji Slamet
drh. Haji Slamet merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.
Ia berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, yang meliputi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
Lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 19 Mei 1971, Slamet adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, Slamet bertugas di Komisi VI yang membidangi bidang perdagangan, perindustrian, dan UMKM.
Ia mulai menjabat di DPR pada 2018, menggantikan Yudi Widiana Adia melalui pengangkatan PAW (Pengganti Antar Waktu).
Pada Pemilu 2019, ia kembali terpilih dan kini menjadi anggota Komisi IV yang membahas sektor pertanian.
Selain karier politiknya, Slamet dikenal sebagai pendiri Paguyuban Ibu Berdaya, sebuah komunitas di Sukabumi yang fokus pada pemberdayaan ibu-ibu untuk memutus mata rantai rentenir.
(tb/a)
JAKARTA Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gagasan
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pengembalian uang Rp2,2 miliar terkait perkara dugaan korupsi pencairan kred
HUKUM DAN KRIMINAL
ABU DHABI Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza, Nickolay Mladenov, mendesak Israel menjalankan komitmennya da
INTERNASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A.,menghadiri Rapat Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUAPP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Momen Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjauhkan mikrofon Presiden Prabowo Subianto saat rapat membahas kebakaran h
POLITIK
MEDAN Febi Yona br Purba, siswi SMK Bersama Berastagi, kembali menjalani pemeriksaan di RSUP H Adam Malik, Medan, setelah diduga mengalami
PERISTIWA
MEDAN Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan terkejut mendengar keterangan saksi terkait dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Agung T Kurniawan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara (Sumut). Posisi tersebut kini diis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat pap
KESEHATAN
MEDAN Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya
PEMERINTAHAN