Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA -Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang rencananya akan disewakan kepada warga dengan harga sewa mulai dari Rp 865 ribu per unit.
Rusunawa ini diharapkan dapat menjadi tempat relokasi bagi warga yang terdampak banjir, khususnya yang tinggal di kawasan Kebon Pala dan Lebak Bulus.
Rano menjelaskan bahwa harga sewa tersebut masih tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami warga yang tinggal di bantaran kali, yang setiap tahun harus menghadapi ancaman banjir.
Meski harga sewa mungkin terdengar tinggi, menurutnya, lebih baik membayar sewa rusun daripada terus-terusan merugi akibat banjir.
"Memang kalau kita dengar Rp 800 ribu mungkin besar, tapi kalau maaf-maaf, mereka sewa misalnya di bantaran sungai, oke Rp 500 ribu mungkin murah, tapi tiap tahun kena banjir terus, ruginya jauh lebih besar," ujar Rano saat meninjau Rusun Jagakarsa, Sabtu (15/3/2025).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga yang akan direlokasi.
Rano menyebutkan bahwa di Rusunawa Jagakarsa, akan disediakan lahan untuk membuka warung atau usaha kecil lainnya, sehingga penghuni dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Makanya itu komponen kita di setiap susun yang memang sedang kita rencanakan dibawa harus ada untuk usaha, ada pasar, ada warung, di situlah, karena pun penghuni rumah susun juga butuh makan, butuh hidup kan," ujar Rano.
Namun, Rano juga menyadari bahwa membujuk warga untuk pindah ke rusun bukanlah hal yang mudah.
Banyak warga yang merasa khawatir bahwa relokasi akan menghambat aktivitas dan kehidupan mereka yang sudah terbiasa dengan tempat tinggal mereka yang lama.
"Paling sulit adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa rumah susun ini tidak akan menghambat semua kegiatan dan ini juga khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
Rano berharap, dengan tinggal di rusunawa, warga yang direlokasi dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL